Riset dan Daya Saing Bangsa

 
 

Salah satu faktor yang menentukan daya saing bangsa adalah seberapa jauh tingkat inovasinya. Parameter yang mudah serta objektif yang dapat digunakan adalah jumlah aplikasi paten di sebuah negara.

Profesor Yudi Pawitan dari Karo-linska Institutet Stock holm Swedia, dalam sebuah sarasehan ilmiah untuk para mahasiswa Indonesia di negeri itu pada akhir 2011, menunjukkan bahwa jumlah anggaran research and development (RdD) sebuah negara berbanding lurus dengan jumlah paten yang dihasilkan.

Jepang adalah negara dengan penghasil paten terbanyak pada tahun 2008 dengan lebih dari 500 ribu aplikasi paten. Anggaran RnD yang disediakan negeri itu mencapai sekitar US$ 144 miliar disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah paten lebih dari 400 ribu aplikasi, dan anggaran RnD lebih dari US$ 400 miliar USD.

Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki anggaran RnD US$ 0,72 miliar dan hanya menghasilkan aplikasi paten sebanyak 23 buah saja. Angka ini jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang menghasilkan 1.312 paten, dengan anggaran RnD US$ 2,3 miliar, ataupun Thailand sebanyak 986 aplikasi paten, dengan anggaran RnD US$ 1,46 miliar.

Bagaimana Indonesia bisa punya daya saing apabila pemerintah tidak memiliki visi pembangunan berdasarkan riset

Tumbuhkan Budaya Riset

Indonesia saat ini masih menjadi the sleeping giant (raksasa yang sedang tidur), meski dari sisi produk domestik bruto (PDB) kita sudah masuk dalam 16 besar dunia. Bahkan diperkirakan pada 25 tahun mendatang, PDB Indonesia masuk sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia. Namun, tekad tersebut akan tetap sebatas impian apabila tidak diikuti dengan peningkatan riset dan teknologi.

Selama ini negara/pemerintah Indonesia tidak punya visi pembangunan berdasarkan pada riset. Di semua sektor, kita mengabaikan bidang riset. Di bidang pendidikan pun, setiap kebijakan yang diambil dalam bidang ini, sesungguhnya, tidak berdasarkan riset dan data. Kealpaan Indonesia pada peran penting dunia penelitian dan riset inilah yang membuat bangsa ini jauh tertinggal dari negara-negara lain.

Jujur saja, Indonesia tak punya data tentang kekayaan alam. Kalaupun ada, data tentang kekayaan yang kita miliki masih serba terdeteksi , belum terbukti. Riset-riset sosial untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan bersama masyarakat dan bangsa juga tak berkembang, sehingga konflik sosial, politik, budaya, ataupun agama, terus saja berlanjut.

Padahal, dunia sudah semakin mengglobal, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin tak terbendung lagi. Semua negara maju di dunia telah menjadikaln iptek sebagai tulang punggung kemajuan bangsanya, seperti yang dapat kita lihat di beberapa negara seperti Singapura dan Taiwan.

Di negara-negara tersebut, iptek dapat tumbuh dan berkembang secara terbuka, dalam lingkup negara, terutama dalam masyarakat akademis. Hubungan yang harmonis antara berbagai institusi telah mendorong tumbuhnya atmosfer ilmiah yang dibutuhkan dalam dunia penelitian.

Kita harapkan tradisi ilmiah seperti itu tumbuh dalam negara kita, khususnya dalam universitas maupun lembaga penelitian. Ketika budaya ilmiah sudah dihargai oleh masyarakat luas, maka hal itu merupakan salah satu modal penting untuk pengembangan iptek dalam sebuah bangsa.

Selain dalam lingkungan masyarakat akdemis, pemerintah juga harus mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya riset ini. Hal itu dapat dilakukan dengan tak segan-segan untuk memberikan penghargaan dan peluang bagi para periset guna mengembangkan kemampuan riset dan ilmu yang dimilikinya.

Pemerintah mesti menjaga betul dan menghargai para periset. Harus ada keyakinan dalam diri pemerintah bahwa kalangan periset memiliki jiwa seni ilmiah yang pasti sangat berguna bagi bangsa dan negara. Kita harus menjaga orientasi jiwa peneliti ini supaya mereka dapat berguna buat bangsa dan negara.

Kolaborasi Pembiayaan

Ketiadaan biaya memang menjadi kendala utama dalam mengembangkan budaya riset. Dana riset, menurut Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN) M Zuhal, sangat tak sebanding dengan kebutuhan yang seharusnya. Dana riset dan pengembangan Indonesia adalah 0,15 persen dari PDB, jauh di bawah Jepang sebesar 3,5 persen dan India 1,5 persen, dan bahkan Malaysia sebesar 0,5 persen.

Namun, soal dana ini, kita perlu belajar dari sejumlah negara maju. Di beberapa negara maju, kerja sama segitiga antara industri, pemerintah, dan universitas sudah terjalin sangat kuat. Bahkan di negara maju, 80 persen dana riset berasal dari swasta. Dengan demikian pembiayaan riset tidak melulu dari pemerintah karena pihak industri ataupun swasta di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, ikut berkontribusi yang cukup besar dalam menunjang riset universitas dan institusi penelitian.

Bagaimanakah hal itu mungkin dilakukan di Indonesia Kita tentu masih membutuhkan peran negara melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketika BJ Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada 1980, Indonesia pernah mengalokasikan lebih dari 1 persen APBN-nya untuk riset dan teknologi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama seiring dengan perkembangan politik.

Saat ini, rasio dana riset dengan APBN hanya 0,08 persen. Untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saja, misalnya, dari dana sebesar Rp 670 miliar, 40 persen digunakan untuk kegiatan riset dan teknologi, sementara 60 persen lainnya untuk anggaran rutin. Ini berarti dana untuk anggaran riset ilmu pengetahun dan teknologi di Indonesia hanya 0,03 persen dari PDB Indonesia yang mencapai Rp 6.300 triliun, atau terbesar ke 16 di dunia.

Dari angka tersebut, Indonesia berada di peringkat bawah dunia dalam hal riset dan teknologi. Padahal, di negara-negara berkembang lainnya, seperti Tiongkok, anggaran riset sudah lebih dari 1 persen dan menargetkan 2 persen dari PDB di tahun-tahun mendatang. Anggaran riset Jepang jelas jauh di atas Tiongkok, dan kini menjadi nomor dua di bawah AS.

Begitu pula Korea, yang mencapai 3 persen untuk anggaran riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan meningkatkan menjadi 4 persen di tahun mendatang. Padahal, pada 1970-an, Korena masih sama dengan kita. Brasil dan India juga sangat mendukung pertumbuhan investasi untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Indonesia mungkin tidak perlu terlalu muluk-muluk. Sisihkan saja 1 persen dari PDB, dan dikembangkan dalam bentuk partisipasi pemerintah sebesar 40 persen, BUMN 30 persen, serta swasta 30 persen. Semua pihak memang harus ikut berkontribusi dalam menciptakan budaya riset demi masa depan bangsa.

Hari Susanto, Profesor riset ekonomi regional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sumber : Investor Daily, 15 Juni 2012

Sivitas Terkait : Hari Susanto

Diakses : 2660