Tarik Ulur Pengembangan Nuklir Di Indonesia

 
 
Bisnis.com, JAKARTA--Gagasan pengembangan energi nuklir di Indonesia selalu menjadi bola panas bagi pemerintah yang berkuasa.

Meski Indonesia telah menjadi anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak 1957 dan memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,tetapi hingga kini sikap pemerintah masih maju-mundur dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Sementara itu, kurang dari tiga dekade, Jepang telah berhasil membangun kapasitas industri nuklir yang berhasil menopang pembangunan ekonominya.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo mengatakan, ranah keputusan politik menempati posisi dominan dalam keputusan dan pengembangan PLTN di Indonesia.

Walaupun telah tersedia ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum energi nasional sebagaimana tersurat dalam UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, pemerintahlah yang akan menentukan arah kebijakan energi nasional setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ujar Maxensius dalam Workshop on Science, Technology, and Innovation Policy: Lesson Learned from Japan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Dirinya menjelaskan, sedikit sulit memasukan ranah perdebatan nuklir dalam arena ideologis atau pilihan rasional.

Tragedi Fukushima memperlihatkan bagaimana alasan ekonomi, membuat Jepang, tepat mempertahankan bauran nuklir sebesar 20 persen-22 persen di sektor pembangkitan listrik hingga 2030, paparnya.

Lebih jauh lagi, lanjut Maxensius, pengalaman Jepang yang telah lebih dari 60 tahun mengembangkan PLTN masih menunjukkan adanya penolakan atau sentimen negatif masyarakat terhadap nuklir.

Menariknya pemerintah Jepang tetap mampu mempertahankan suara pendukung nuklir pada tingkat yang dominan karena nuklir telah memberikan dampak yang luas dan nyata bagi pembangunan ekonomi Jepang, jelasnya.

Senada dengan pernyataan Maxensius, President of National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dari Jepang, Takashi Shiraishi menyarankan perlunya kebijakan berbasis iptek atau science driven seperti yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang.

Science driven akan memberikan saran berdasarkan konsensus ilmu pengetahuan, yang mencakup berbagai kesimpulan, ketidakpastian, dan tingkat keterjaminan tentang hal yang tidak diketahui, sehingga kebijakan menjadi lebih komprehensif, ujar Shiraishi.


Sumber : Bisnis.com, 8 Oktober 2015

Sivitas Terkait : Maxensius Tri Sambodo

Diakses : 2564