Tata Naskah Dinas Eelektronik untuk Efektivitas dan Efisiensi Administrasi

 
 
(Jakarta, 22 Mei 2012 - Humas BKPI LIPI). E-Government menjadi komitmen pelaksanaan administrasi pemerintahan harus didukung dengan administrasi yang baik. Sebagai bagian dari pelaksanaan e-Government, Tata Naskah Dinas Elektronik diperlukan rangka mempermudah, mempercepat, lebih akurat, aman dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut akan mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi yang bersifat manual, ujar Sekretaris Utama LIPI Dr. Ir. Djusman Sajuti dalam Workshop Efektivitas Penerapan e-Government di Lingkungan LIPI: Legalisasi Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik yang diselenggarakan di Widya Graha LIPI, Kampus LIPI Gatot Soebroto, Jakarta pada Selasa (22/5) lalu.

Pegawai LIPI terbiasa bekerja 24 jam. Dengan e-Government akan sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas, ujar Djusman. Menurutnya e-Government akan mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi yang bersifat manual. Hal lain, misalnya apabila tahun depan LIPI akan melaksanakan seminar internasional. Kalau kegiatan dilakukan dengan model teleconference akan dapat mengurangi biaya-biaya sekitar 10 persen, tambahnya.

Workshop menghadirkan pembicara Deputi Bidang Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dr. Ir. Deddy S. Bratakusuma, B.E., MURP., M.Sc. dan Direktur e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Ir. Herry Abdul Aziz, M.Eng dengan moderator Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek LIPI Dr. Ir. Bogie Soejadmiko Eko Tjahjono, M.Sc.

Menurut Deddy hingga saat ini belum ada satu instansi pun yang sudah melaksanakan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan-kegiatan elektronik, seperti teleconference harus ada kesepakatan bersama. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur ketentuan-ketentuan seperti di atas, ujar Deddy.

Meski demikian diharapkan LIPI yang memiliki software, infrastruktur, maupun suprastruktur yang baik dapat melaksanakan pedoman tersebut lebih dulu. Diharapkan nantinya LIPI akan menjadi acuan bagi instansi pemerintah lainnya, ujar Deddy.
Sumber : Humas BKPI-LIPI

Sivitas Terkait : Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono

Diakses : 1918