Urgensi Pendekatan Ilmiah untuk Penyusunan Kebijakan Mitigasi Bencana

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terus menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam penyusunaan kebijakan mitigasi untuk pengurangan risiko bencana. “Perlu keterlibatan pakar dan akademisi mulai dari perumusan, penetapan agenda, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan mitigasi bencana,” ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti di Jakarta pada Rabu (27/3) lalu.

Menurut Tri Nuke, kebijakan publik yang ada selama ini masih bersifat umum saja, belum spesifik menyasar kelompok rentan seperti masyarakat miskin, dan kelompok disabilitas. “Perlu pendekatan ilmiah secara komprehensif dan kerjasama antarkawasan di Asia,” jelas Nuke.

Kepala Pusat Penelitian  Kemasyarakat dan Kebudayaan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih, menjelaskan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dinilai rentan terhadap pengaruh perubahan iklim. “Berbagi dan bertukar pengalaman dalam penanganan bencana menjadi sangat penting untuk pengelolaan bencana,” jelas Sri. Menurut Sri,  penelitian kebencanaan yang dilakukan seharusnya dijadikan sebagai dasar penentu kebijakan.

Executive Director University of the Philipines – Resilience Institute , Mahar Lagmay menjelaskan  Indonesia, Filipina, Taiwan, dan  Jepang adalah negara rawan bencana dan sama-sama harus memiliki kesiapsiagaan bencana yang tinggi,” terang Lagmay. “Potensi bencana yang terjadi di kawasan Asia tersebut antara lain bencana banjir, gempa bumi, angin topan, tanah longsor relatif sama,” tuturnya.

Ilmuwan Filipina tersebut juga mengatakan, dalam pengelolaan rawan bencana, tentunya perlu ada panduan yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah setempat. “Panduan dasar harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang berupa hasil-hasil penelitian dari hasil temuan yang akurat.  

Sebagai penutup paparannya, Lagmay menyampaikan pesan sebagai ilmuwan atau pendidik diharapkan memiliki panduan dalam mensosialisasikan isu kesiapsiagaan menghadapi bencana.” Langkah ini sangat diperlukan untuk  menyampaikan kebijakan pemerintah, sehingga pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim ini benar-benar efektif,” tutupnya.( dsa,san,mtr, drs/ed: fza)
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Sri Sunarti Purwaningsih M.A.
Diakses : 755