Sumber Daya Iptek dan Posisi Kita Sekarang

 
 

Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, menjadi kekuatan utama dalam persaingan global dan sarana mencapai kemakmuran bangsa.

Berbekal keyakinan ini, negara Barat dan Macan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang konsisten mengerahkan sejumlah besar dana dan para ilmuwannya, berlomba menguasai iptek. Dari sana muncul inovasi yang diterapkan industri untuk meningkatkan daya saing produk dan meraup devisa. Proses ini pada ujungnya akan mengangkat kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa.

Pencapaian itu terlihat dalam Indeks Pencapaian Teknologi dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun United Nations Development Programs (UNDP), yang menempatkan negara industri maju dan baru itu pada peringkat papan atas.

Sedangkan laporan UNDP tentang Indonesia menunjukkan pencapaian teknologi kita ada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Indonesia berada di urutan terbawah negara yang masuk kategori dynamic adopter, hanya terpaut satu tingkat di atas kelompok negara di Afrika yang termarjinalkan dalam pencapaian teknologi.

Pada Indeks Pembangunan Manusia, posisi Indonesia terus menurun, dari urutan 49 pada tahun 1996 menjadi 112 pada tahun 2002, di antara 173 negara. Lalu, Indeks Daya Saing Pertumbuhan Indonesia, menurut World Economic Forum, tahun 2004 juga di peringkat bawah, yaitu ke-69 dari 104 negara.

Sementara itu indikator iptek Indonesia tahun 2003 disebutkan, ekspor produksi industri manufaktur didominasi oleh produk berteknologi rendah, mencapai 60 persen. Produk teknologi tinggi hanya 21 persen. Ini menunjukkan rendahnya kontribusi iptek nasional, dan penggunaan teknologi maju di industri domestik, serta menjadi indikasi rendahnya daya saing dan nilai tambah produk ekspor Indonesia.

Penelitian yang dilakukan UNDP dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Ristek) mengungkapkan, keterkaitan yang sangat lemah antara kegiatan riset iptek di lembaga riset dan sektor riil, yang menjadi salah satu sebab rendahnya indikator itu.

Hal ini terjadi karena kementerian ini belum sepenuhnya berperan selaku arsitek kebijakan riset iptek nasional. Perhatian pemerintah selama ini masih terfokus pada program riset yang dibiayainya, dan kurang memerhatikan instrumen insentif untuk membentuk iklim kondusif bagi para pelaku riset iptek di industri.

Padahal kementerian ini tidak bisa berjalan sendiri, dan perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama Departemen Keuangan, yang memungkinkan program insentif dapat berjalan. Selama ini, departemen tersebut belum menyetujui usulan program insentif yang diajukan kementerian ini, demikian urai Andi Eka Sakya, mantan Asisten Deputi Bidang Program Riset Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, tentang hasil penelitian itu.

Pengembangan iptek

Tentang berbagai problema pengembangan iptek di Indonesia, Menteri Negara Ristek Kusmayanto Kadiman mengemukakan, "Perlu pembenahan yang serius di berbagai bidang untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan daya saing bangsa Indonesia sebagai sasaran yang harus dituju. Faktor teknologi menjadi salah satu parameter yang harus diperhitungkan dalam penentuan indeks selain penilaian ekonomi makro serta institusi publik. Karena rendahnya penguasaan teknologi bangsa inilah yang menjadi penyebab rendahnya indeks pertumbuhan itu. "

Penguasaan iptek suatu negara memang sangat bergantung pada ketersediaan dana yang mencukupi dalam kurun waktu panjang, dan kesinambungan kemauan politik pemerintah untuk terus memajukan iptek.

Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto selama 30 tahun lebih. Industri strategis yang ditopang hasil riset para peneliti Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND)-Ristek dan perguruan tinggi negeri mengalami kemajuan berarti. Salah satunya, berhasilnya prototipe pesawat terbang N-250 produksi PT Dirgantara Indonesia, menjalani terbang perdana tahun 1995.

Pascakrisis ekonomi kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi berpihak pada iptek, terlihat pada alokasi APBN. Anggaran riset iptek dari APBN yang semula hanya 0,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebelum krisis ekonomi, kemudian merosot tajam menjadi 0,05 persen pada pascakrisis. Namun, pada periode pemerintahan saat ini mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,079 persen PDB.

Perkembangan yang terjadi memang masih tergolong antiklimaks. Karena, pada masa Habibie, pemerintah akan bertekad menaikkan menjadi sekurang- kurangnya satu persen seperti yang dipersyaratkan UNDP untuk kegiatan penelitian dan pengembangan iptek agar bisa menjadi negara yang maju.

Meski terjadi kenyataan demikian, Menneg Ristek bertekad akan menjalankan kemitraan di bidang riset iptek dengan menteri terkait, yaitu dengan para pihak di sektor pendidikan yang mendapat 20 persen APBN, dan sektor pertahanan dan keamanan (hankam) yang mendapat dana beberapa triliunan rupiah untuk mengembangkan teknologi pertahanan, serta sektor-sektor penting lainnya, yaitu kesehatan dan infrastruktur, terutama sarana perhubungan. Bila ditambah dengan anggaran untuk membayar utang negeri, empat sektor itu menyerap lebih dari 80 persen APBN.

Upaya kemitraan ini merupakan langkah strategis dikaitkan dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Iptek yang harus dilaksanakan hingga tahun 2009, yaitu ketahanan pangan, kecukupan obat-obatan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi hankam secara mandiri, teknologi informasi dan komunikasi, dan teknologi transportasi untuk pengembangan multimoda.

Untuk lebih memerinci RPJMN itu, hingga akhir Mei mendatang Dewan Riset Nasional yang selama ini hanya bertugas memberi masukan bagi penetapan kebijakan Menristek, kini mendapat tugas untuk menyelesaikan Agenda Riset Nasional (ARN) untuk enam bidang tersebut, ditambah ilmu dasar serta ilmu sosial, dan kemanusiaan.

Berbeda dengan penyusunan draf kebijakan sebelumnya, ARN ini telah mengalami proses sosialisasi ke beberapa daerah dan pembahasan di departemen dan institusi terkait. Dengan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, ARN yang nantinya akan disahkan oleh Presiden diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua stakeholder di Indonesia, tidak hanya terbatas di lingkup LPND-Ristek, tetapi juga departemen teknis, industri, dan perguruan tinggi.

Kerja sama di luar lingkup pemerintah, menurut Kusmayanto, harus dijalin dengan menggandeng industri dan perguruan tinggi yang disebut ABG (Academician Businessmen Government). Upaya menggandeng pihak industri untuk terlibat dalam kegiatan riset iptek memang memerlukan sistem insentif, antara lain, lewat keringanan pajak. Hal ini telah mendapat dukungan dan disepakati oleh Dirjen Pajak melalui undang-undang dan peraturan turunannya yang berlaku.

Visi iptek

Selain merancang RPJMN untuk kurun waktu lima tahun, sejak masa pemerintahan kabinet sebelumnya hingga kini dilakukan penyusunan Visi Iptek 2025.

Hal ini merupakan langkah untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia, dan agar tidak semakin tertinggal dengan bangsa lain.

Memasuki era globalisasi hingga satu abad ke depan, negara maju dan negara tengah berkembang telah melakukan tinjauan ulang terhadap berbagai kebijakan iptek, seperti Australia yang mengeluarkan kebijakan "Revamping Australia " yang menetapkan visi bagi perkembangan bangsa itu sampai tahun 2025.

Hal sama juga dilakukan China, India, Korea, dan Malaysia. Karena negara tersebut berkeyakinan jika pada tahun itu mereka tidak bisa mempersiapkan bangsanya mempunyai basis iptek yang kuat, negara atau bangsa ini akan ditelan oleh gegap gempita kemajuan negara lain.

Visi Iptek 2025 bagi Indonesia bertujuan mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan langkah pembangunan bidang iptek, membuat kebijakan dan memperjelas posisi penetrasi iptek ke dalam pembangunan, serta melakukan terobosan berbasis iptek dalam mewujudkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Oleh karena itu, arah dan tahapan pencapaian pembangunan iptek yang ditetapkan dalam Visi Iptek 2025 menjadi acuan bagi penyusunan tahapan Kebijakan Strategis (Jakstra) Iptek setiap lima tahun.

Pada jangka pendek, yaitu dalam lima tahun pertama, akan dicapai kemandirian dan ketahanan pangan, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan (termasuk pengelolaan sumber daya genetik, sumber daya lahan dari air).

Selanjutnya, dalam jangka menengah-10 tahun pertama-ditargetkan tercapainya kemandirian dan daya saing di bidang transportasi dan logistik, energi, manufaktur, teknologi informasi dan komunikasi, bahan baru, serta bioteknologi. Sedangkan pada jangka panjang, dalam kurun 20 tahun ke depan, dilakukan percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan iptek untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya berbasis iptek.

Target pencapaian Visi Iptek 2025 diukur dari daya saing teknologi Indonesia harus masuk dalam lima kelompok negara termaju di ASEAN, dan 25 negara termaju di dunia dalam 20 tahun mendatang.

Penulis : Yuni Ikawati
Sumber : Kompas (3 Mei 2006)

Diakses : 6016