Begini Nasib Kawasan Ekonomi Khusus Saat Ini

 
 
Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menilai dari banyaknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia belum ada yang mampu mendongkrak investasi secara signifikan. Terutama KEK dari sektor pariwisata yang dinilai belum terlihat progresnya.

Peneliti Utama Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengtakan, padahal Indonesia sudah hampir satu dasawarsa membangun KEK sejak pertama kali disebutkan dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian dikukuhkan dalam UU nomor 39 tahun 2009.

Max menjelaskan, yang menjadi fokus penelitian LIPI adalah sektor pariwisata yakni KEK Mandalika di NTB dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung. Kajian dilakukan tim LIPI dari berbagai aspek antara lain ekonomi, politik, dan tata kelola.

"Hampir 11 tahun kita kenal KEK, tapi saat ini kita belum melihat KEK kita sebagai role model yang bisa kita ikuti. Jadi sudah cukup banyak regulasi dikeluarkan tapi masih belum berhasil," ujar Max di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Dia menambahkan, padahal Pemerintah melalui kementerian keuangan telah memberikan banyak fasilitas bagi investor yang akan masuk ke KEK mulai dari PPh, PPN, kepabeanan dan cukai.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan KEK tidak berjalan dengan baik diantaranya sinergi antara kek dan daerah sekitar hingga belum kongkritnya insentif yang dapat diberikan kepada investor khusunya di sektor pariwisata.

"Inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sektor pariwisata ini yakni proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan menjadi proses yang dinamis yang membuat lambatnya pengembangan zona wisata," kata dia.

Adapaun tantangan KEK di Mandalika adalah:
Membangun sinergi antara KEK Mandalika dan kawasan sekitar
Belum ada branding produk unggulan 'Mandalika'
Pendidikan vocational yang memenuhi atau tetap dengan kebutuhan sektor pariwisata
Spekulan tanah yang marak
Banyak ditemukan pekerja anak di wilayah wisata
Keamanan, kebersihan sekitar pantai
Kepastian insentif yang diberikan kepada investor


Tantangan di KEK Tanjung Kelayang
Jalan tengah sektor pertambangan dan pariwisata
Kemampuan APBD untuk membiayai infrastruktur terbatas
Nilai tanah yang terus naik
Konsentrasi yang tinggi dalam penguasaan lahan
Desain backward and forward antara zona KEK denggan zona di luar KEK
Ketersedian air
Dukungan pemerintah daerah kawasan penyangga KEK masih rendah

"KEK Mandalika sudah 4 tahun berjalan, kalau merujuk UU, maka KEK harus siap beroperasi setelah 3 tahun tapi ini sudah 4 tahun belum berjalan. KEK Tanjung Kelayang dari 2016 jadi sudah 2 tahun berjalan dan ini sepertinya berkembang lebih cepat (dari Mandalika), sudah lumayan tapi masih jauh dari harapan."
Harus Jadi Prioritas

Untuk pariwisata setidaknya ada dua yang gencar dikembangkan yakni KEK Mandalika sejak Juni 2014 dan Tanjung Kelayang sejak Maret 2016. Meski sudah dikembangkan sejaka lama tapi keduanya belum bisa digunakan untuk menarik investor datang ke Indonesia. Apalagi saat ini sudah ada sebanayak 4.800 KEK di dunia sehingga Indonesia benar-benar harus bersaing.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar Indonesia bisa mennyelesaikan permasalah yang masih terjadi agar KEK ini tidak gagal dalam pengembangannya.

"Namanya KEK, maka perlakukannya juga khsusus, yang khusus yakni suasana lebih liberal, menjadi zona yang spesial dan ekslusif. Disana harus ada infrastruktur dan itu memang sulit karena harus ada jalan dan itu perlu pendahaan besar," ujarnya.

Dengan kondisi dan banyak tantangan ini, maka LIPI memberikan beberapa rekomendasi untuk dilakukan pemerintah agar KEK benar-benar bisa menjadi daya tarik bagi investor.

Adapun rekomendasi yang diberikan yakni, pemerintah perlu membuat cetak biru yang menggambarkan keterkaitan ekonomi antar wilayah di dalam dan sekitar KEK. Kedua, pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan perlu mendapatkan prioritas seperti bandara, air bersih dan pelabuhan.

"Kalau ini tidak ada maka KEK tidak akan berhasil. Ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetapi juga sinergi dengan pemerintah daerah," kata dia.



(dru)

Sumber : cnbcindonesia.com , 28 Agustus 2018

Sivitas Terkait : Dr. Maxensius Tri Sambodo S.E, MIDEC.
Diakses : 83    Dibagikan :