KRISIS PANGAN ANCAM INDONESIA

 
 
Sejumlah masalah besar dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain soal pembiayaan pertanian, Indonesia ditengarai akan menghadapi krisis petani pada 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah petani pada 2025 nanti hanya berkisar 6 juta orang.

"Proses regenerasi petani kita tiap tahun turun. Ini akan menyebabkan penurunan ketahanan pangan. Kalau petani yang ada semakin tua, siapa yang akan memproduksi pangan kita," ujar Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Haning Romdiati, Kamis(21/9)

Menurut Haning, kurang berminatnya pemuda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh lahan, biaya pertanian hingga pendapatan yang tidak tertentu. Urbanisasi yang tinggi, salah satu faktor penyebabnya karena pemuda enggan bersusah payah bekerja di sektor pertanian.

Padahal, dikatakan Haning, tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendorong peningkatan tata kelola sektor pertanian. Pengembangan pertanian berkelanjutan di sini, menurut Haning mampu mengatasi keterbatasan pupuk kimia dengan pupuk organik, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan mengatasi ketergantungan harga oleh rentenir.

"Petani muda dapat mengatasi permasalahan pertanian dan mereka bisa mengembangkan sektor pertanian melalui kelembagaan," terangnya.

Peneliti Pusat Penelitian Ke-pendudukan LIPI Vanda Ningrum menambahkan, dari 71 persen penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3 persen saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan orangtuanya di sektor pertanian. Hal ini, dipengaruhi oleh modernisasi desa.

"Modernisasi desa juga menyebabkan jumlah petani menurun. Data dari LIPI pada tahun 1986 jumlah petani sebanyak 54 persen, tahun ini hanya 32 persen. Sementara peningkatan sektor jasa meningkat dari 37 persen di tahun 1986 menjadi 43 persen tahun ini," ungkapnya.

Menurut Vanda, ancaman krisis regenerasi petani menyebabkan 61 persen petani di Indonesia usianya di atas 54 tahun. Selain itu, jumlah petani pun terus menurun. Pada 2001 lalu jumlah petani mencapai 32 persen atau setara dengan 14 juta, tahun 2015 lalu mencapai 9 juta. Pada kondisi yang sama, pada 2015 nanti jumlah petani Indonesia hanya 6 juta orang.

" Rata-rata penurunan setiap tahun mencapai 3 persen," ungkap Vanda.

Lebih jauh Vanda menerangkan, masalah yang dihadapi petani diantaranya terkait pasar, pola produksi dan kepastian pendapatan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari idealnya seorang petani harus memiliki lahan sedikitnya 9 Hektar(Ha). Namun, menurut Vanda kondisi petani Indonesia saat ini hanya memiliki lahan rata-rata 0,6 Ha.

" Jelas petani kita tidak bisa mencukupi kebutuhan, apalagi dengan lahan yang sempit mereka harus merugi bila ada serangan hama," terangnya.

Masalah yang krusial, masih ujar Vanda 97 persen petani Indonesia bergantung pada harga tengkulak. Hal ini, disebabkan harga dari Bulog belum menyentuh ke tengah masyarakat petani kita. Tentu saja, ini menyebabkan pendapatan petani di Indonesia menjadi kecil.

"Pendatapan petani kita 63 persen kurang dari 1 juta/ bulan dan yang berpendapatan 3 juta/ bulan hanya 11 persen," tegasnya.

Data dari FAO, pemenuhan kebutuhan pangan dunia berasal dari petani keluarga. Krisis regenerasi petani di Indonesia akan memaksa Indonesia melakukan import beras dari luar negeri. Sementara, penambahan 1 persen penduduk akan meningkatkan import hingga 2,65 persen pangan.

" Kita bisa atasi ini dengan menerapkan pola pertanian berkelanjutan dengan produksi bibit sendiri dan pemenuhan pupuk organik," ungkapya.

Hal yang sama diungkapkan Peneliti Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yeni Saptia. Dia mengatakan, penyerapan dana desa sebagai fasilitas kredit pertanian melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkat produktifitas pangan, terutama di sektor pertanian pangan. "Kita bisa swasembada pangan dan tidak bergantung pada impor beras," katanya.

Yeni mengatakan, sudah saatnya pemberian kredit pertanian tidak dilakukan melalui perbankan lagi. Sebab, konsep kredit perbankan yang mengutamakan keuntungan sebagai orientasinya dinilai tidak cocok dengan konsep pertanian yang masih termasuk skala kecil jika dilihat dari masing-masing pengelola lahannya.

"Kredit pertanian bisa disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah atau BUMDes," ujarnya.

Kendati, penyaluran melalui BLU dan BUMDes, menurut dia kedua lembaga tersebut harus memberikan persyaratan kedua lembaga tersebut harus memenuhi standar minimal. Di antaranya yaitu lembaga tersebut harus independen, karyawannya profesional, infrastruktur harus memadai untuk memperpanjang tangan distribusi kredit.

" Sudah saatnya dibuat kemitraan dari hulu hingga hilir di sektor pertanian," tegasnya, (nas)

Sumber : Indopos, edisi 22 September 2017. Hal: 1 dan 7

Sivitas Terkait : Vanda Ningrum S.E., M.GM
Diakses : 9678    Dibagikan :