LIPI DAN UNESCO PERHATIKAN KAUM MARGINAL

 
 
SETIABUDI - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNESCO bersinergi untuk mendorong Indonesia agar bisa memiliki kebijakan sosial yang inklusif dan mengandalkan hasil riset. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih menyatakan, LIPI dan UNESCO akan berusaha kritis terhadap kebijakan yang terasa tidak memperhitungkan kaum marginal. "Kebijakan di Indonesia seharusnya mempertimbangkan kaum marginal. Misalnya, difabel," ujarnya kemarin (13/9).

Menurut Sri, kaum marginal harus mendapat perlindungan sosial dan UNESCO Perhatikan Kaum Marginal jaminan pengurangan risiko bencana. "Kami berharap, ke depan, dapat memberikan masukan berkelanjutan agar kebijakan-kebijakan bersifat sosial. Harus memperhitungkan mereka yang kurang beruntung," ungkapnya.

Programme Specialist for Social and Human Science UNESCO Irakli Khodeli menyatakan, kaum difabel, orang lanjut usia, dan anak-anak merupakan kelompok yang mudah terdampak bencana. Mereka membutuhkan perlindungan khusus. "Jangan sampai ada kesenjangan dalam penanganan korban bencana," tuturnya.

UNESCO tengah mengembangkan dua kerangka kerja analitis untuk desain kebijakan inklusif. Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan untuk menghadapi kesenjangan di daerah. Contohnya, kesenjangan pendidikan dan penanganan risiko bencana. "Namun, masih ada masalah. Salah satunya dalam memperhatikan penyandang disabilitas," ungkapnya.

Irakli mendorong Indonesia agar bisa membuat kebijakan secara mandiri bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan, ada kesetaraan dalam aspek kebijakan mengenai perlindungan sosial dan pengurangan risiko bencana.

Sementara itu, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Deny Hidayati melihat masalah di sisi lain dalam penanganan bencana "Penanganan bencana masih dilakukan sembilan lembaga dan kementerian, tetapi secara terpisah," jelasnya. Menurut dia, akan lebih baik jika penanganan bencana dilaksanakan secara bersinergi dan terkoordinasi di bawah presiden. Deny menyatakan, diperlukan integrasi tiga program perlindungan sosial dan pengurangan risiko bencana. Yakni, proteksi sosial, reduksi risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. (avi/co3/ydh)

Sumber : Jawa Pos, edisi 14 September 2017 . Hal: 26

Sivitas Terkait : Dr. Ir. Deny Hidayati
Diakses : 87    Dibagikan :