LIPI: Ini 4 Masalah TKA Ilegal di Indonesia

 
 
Jakarta, GATRAnews - Isu Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia telah mendapat banyak sorotan, terutama keberadaan TKA ilegal yang masuk melalui proyek-proyek pembangunan dari negara asing. Berdasatkan hasil Sidak yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak tahun 2016, ditemukan TKA ilegal sebanyak 1.383 orang. 


"Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari TKA yang dilakukan terdiri dari TKA yang bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 820 orang (60%) dan sisanya merupakan TKA dengan penyalahangunaan jabatan," ujar Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Devi Asiati, di Jakarta, Kamis (13/7). 

Kasil kajian peneliti Kedeputiaj IPSK LIPI menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan TKA di Indonesia. Pertama, tingginya intensitas penggunaan TKA dalam proyek investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dibandingkan negara lain. Dalam kurun waktu 2010-2016, RRT merupakan salah sayu dari 10 investor terbesar yang masuk ke Indonesia. "Peningkatan nilai investasi RRT yang relatif lebih cepat dibanding negara lain menbawa konsekuensi tingginya tenaga kerja RRT masuk ke Indonesia," tuturnya. 

Yang kedua menurutnya, adalah meningkatnya TKA ilegal asal RRT. Meskipun tidak diketahui jumlah TKA ilegal asal RRT secara pasti, namun penemuan TKA RRT tanpa dokumen resmi di sejumlah daerah misalnya Bogor, Konawe, Gresik, Murungraya, dan daerah lainnya, mengindikasikan keberadaan TKA ilegal asal RRT telah menyebat ke berbagai daerah di Indonesia. 

"Hal ini juga didukunh oleh data pelanggaran keimigrasian tahun 2016, pelanggaran paling banyak berasal dari RRT yang angkanya mencapai 24% dari seluruh pelanggaran (7.787 orang)," jelasnya. 

Kemudian hal yang ketiga, lanjut Devi, adanya celah peraturan yang berpotensi memunculkan TKA ilegal, yaitu perubahan Permenaker No.13 Tahun 2013 menjadi Permenaker No.16 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. 

"Perubahan tersebut cenderung melonggarkan penggunaan TKA, khususnya dilihat dari penghapusan mengenai syarat dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, Permenaker No.12 Tahun 2013. Syarat tersebut dalam Permenaker No.16 Tahun 2016 sudah dihilangkan," katanya. 

Demikian pula menurutnya, dengan penghapusan rasio jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal. Sebelumnya pada pasal 3 Permenaker No.16 Tahun 2015 masih mencantumkan satu orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal. "Hal ini juga berdampak terhadap berkurangnya peluang penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal sejalan dengan penggunaan TKA," tuturnya. 

Adapun masalah keempat menurut Devi adalah pengawasan TKA yang belum maksimal. Minimnya keteraediaan pengawas menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan TKA. Berdasarkan data Kemenaker Tahun 2017, pengawas TKA berjumlah 2.294 orang, terdiri dari pengawas umum, spesialis, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

"Jumlah tersebut belum mampu menjangkau TKA sebesar 71.025 orang yang merupakan TKA legal, belum lagi TKA ilegal. Tenaga pengawas tersebut juga harus mengawasi 216.547 perusahaan. Idealnya satu pengawas mengawasi lima perusahaan. Sebagai dampaknya, banyak kasus pelanggaran akibat dari penegakan hukum yang kurang efektif," jelasnya.

Sumber : gatra.com, 13 Juli 2017

Sivitas Terkait : Devi Asiati SE., MS
Diakses : 139    Dibagikan :