Masyarakat Pesisir Paling Berisiko Terdampak Perubahan Iklim

 
 

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir berisiko paling terdampak terhadap perubahan iklim yang kian ekstrem. Peningkatan kapasitas dan mitigasi pada kelompok ini penting dilakukan melalui penyusunan desain kebijakan inklusif perubahan iklim wilayah pesisir Indonesia. 

Untuk itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan bekerjasama dengan UNESCO Office Jakarta, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gajah Mada (UGM) menggelar “Launching Hasil Kajian Rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan Inklusif Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia”.

Kajian ini bertujuan memberikan masukan atas Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada ketahanan wilayah khusus, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan Kerangka Analisis UNESCO untuk Perumusan Kebijakan Inklusif
 

Hasil penelitian juga menekankan pentingnya meningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat pesisir melalui peningkatan public awareness dengan pendekatan spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat; penyediaan layanan dasar untuk kelompok berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia), serta akses informasi, teknologi tepat guna, dan modal untuk kelompok rentan ekonomi sesuai dengan jenis pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir.

 “Selain itu juga perlu dilakukan revitalisasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam upaya adaptasi perubahan iklim,” terang Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti, saat ditemui di Widya Graha LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa masukan penting untuk desain kebijakan inklusif perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia. 
 

“Rekomendasi pertama adalah pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan,” terang Deny Hidayati, Peneliti Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI selaku koordinator dari riset tersebut.

Menurut Deny, kelompok ini terdiri dari kelompok rentan karena kondisi fisik dan kesehatan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, manula, dan kelompok rentan ekonomi seperti masyarakat miskin. 

Selain itu, hasil penelitian melihat pentingnya ketahanan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan dan dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan, pembangunan infrastruktur, sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, dan penyediaan rencana aksi adaptasi untuk kegiatan masyarakat pesisir. 

“Juga yang tak kalah penting adalah peningkatan partisipasi semua masyarakat pesisir dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pelindung pantai dan fasilitas peringatan dini serta pelestarian sumber daya pesisir.” Sambungnya kembali.

Baca Lainnya : INFOGRAFIS: Mitigasi Bencana, Penyelamat Jiwa Manusia

Disini sistem pendukung juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. 

“Sistem pendukung meliputi pelaksanaan simulasi peringatan dini bencana secara berkala, pelaksanaan riset serta kajian secara berkala dalam jangka menengah dan panjang tentang potensi dan risiko bencana, serta pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat pesisir untuk keberlanjutan hidup dan pelestarian sumber daya pesisir,” ujar Deny menjelaskan.

Kajian ini sangat penting sebagai masukan penyusunan rencana aksi nasional ini melibatkan lembaga terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

“Diharapkan kajian ini dapat menguatkan strategi Rencana Aksi Perubahan Iklim secara Nasional,” tutup Nuke. 


Sumber : https://news.trubus.id/baca/25123/masyarakat-pesisir-paling-berisiko-terdampak-perubahan-iklim

Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.
Diakses : 99    Dibagikan :