Peneliti Senior LIPI: Wajar KPK Tolak RKUHP

 
 

INDOPOS.CO.ID - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Indria Samego memandang wajar delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, delik korupsi dalam rancangan undang-undang tersebut dianggap hanya meringankan hukuman bagi koruptor. 

"Kalau dibaca jelas sekali pasal-pasal apa yang menjadi keberatan itu. Pada dasarnya keringanan hukuman bagi koruptor, seperti hukuman seumur hidup itu dihilangkan," kata Indria saat dihubungi INDOPOS, Kamis (7/6). 

Itu sebabnya, kata Indria, delik korupsi dalam rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh KPK karena dinilai kurang efektif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. 

"Jadi, kenapa KPK keberatan dengan itu. Karena kalau sudah masuk KUHP maka akan dijadikan pegangan. Ini akan menjadi problematik karena koruptor akan menggunakan pasal teringan. Jadi tidak efektif untuk mencegah korupsi," jelas Indria. 

Apalagi, kata dia, delik korupsi dalam rancangan undang-undang itu juga dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. "Kalau seperti itu, dari segi waktu pun banyak yang dikurangi, dari lima atau empat tahun menjadi dua tahun akan seperti itu, keenakan itu (koruptor)," jelasnya.
 
Ia mengakui bahwa KPK tidak berwenang dalam membuat atau mengesahkan undang-undang tersebut. KPK, menurutnya, hanya dapat mengusulkan kepada pemerintah maupun DPR atas pembuatan undang-undang. 

"Yang buat undang-undang bukan KPK. KPK hanya mengusulkan saja," terang Indria. 

Meskipun demikian, ia tetap berharap kepada lembaga anti rasuah harus mengajak kekuatan sosial atau civil society untuk memprotes ke DPR dan pemerintah atas pembuatan undang-undang tersebut. "Karena itu kerjaan pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mengimbau kepada pemerintah dan DPR untuk segera merespon penyampaian keberatan KPK terhadap RKUHP. "Keberatan KPK harus direspon oleh DPR dan pemerintah agar RKUHP dapat komprehensif dan diterima semua pihak," imbaunya kepada INDOPOS, Kamis (7/6). 

Namun, pada sisi lain, KPK juga harus koperatif dalam pembahasan RUKUHP sehingga dapat menyampaikan aspirasi dengan baik. "Jadi, tidak perlu beropini tentang keberatan di luar mekanisme pembuatan RUU," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah bersama DPR hendaknya juga harua menggandeng KPK dalam pembahasan materi RKUHP. "Termasuk yang menimbulkam keberatan KPK dan aktivis anti korupsi," pungkas Suparji. (ydh)


Sumber : indopos.co.id , 7 Juni 2018

Sivitas Terkait : Yani Ruhyani
Diakses : 75    Dibagikan :