Investasi Tiongkok meningkat, TKA ilegal melonjak

 
 

Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap cenderung melonggarkan pekerja asing masuk ke Indonesia.

13.07.2017

Megiza

JAKARTA

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memastikan adanya peningkatan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang masuk dan tinggal di Indonesia. Dalam kajian peneliti dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, ditemukan bahwa permasalahan TKA ilegal berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Peneliti Pusat penelitian Kependudukan LIPI, Devi Asiati, mengatakan bahwa peningkatan nilai investasi RRT di Indonesia yang lebih cepat dibanding negara lain menjadi pemicu tingginya jumlah tenaga kerja negara tersebut masuk ke Indonesia.

"Lonjakan tajam mencapai hampir empat kali lipat telah terjadi dalam dua tahun terakhir yaitu 873 orang pada tahun 2015, menjadi 4236 orang di tahun 2016," kata Asiati, Kamis.

Dalam pemaparan hasil penelitiannya, LIPI juga mencantumkan data dari hasil inspeksi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak tahun 2016. Dalam laporan ini, ditemukan  1383 orang TKA ilegal yang tinggal di Indonesja. Jumlah tersebut terdiri dari TKA yang bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 820 orang, dan sisanya merupakan TKA dengan penyalahgunaan jabatan. 

LIPI membeberkan bahwa temuan TKA asal RRT yang tidak memiliki dokumen resmi kebanyakan terdapat di empat kota. Kota-kota tersebut di antaranya Bogor, Jawa Barat; Konawe, Sulawesi Tenggara; Gresik-Jawa Timur dan Murungraya di Kalimantan Tengah. 

"Ada indikasi bahwa keberadaan TKA ilegal asal RRT telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini didukung dengan data pelanggaran keimigrasian tahun 2016, dengan pelanggaran paling banyak berasal dari RRT yang angkanya mencapai 24 persen dari seluruh pelanggaran yaitu 7787 orang," kata Asiati. 

LIPI menilai, masalah TKA ilegal yang terjadi saat ini disebabkan karena beberapa hal. Utamanya yaitu adanya celah dalam peraturan pemerintah yang berpotensi memunculkan kenaikan jumlah TKA ilegal itu sendiri. Asiati mencontohkan, Permenaker No.12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA yang sudah mengalami dua kali perubahan, dinilai cenderung melonggarkan aturan penggunaan TKA. 

"Itu terlihat dari penghapusan mengenai syarat TKA yang harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Begitu juga dengan penghapusan rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal, yang tadinya mengharuskan satu orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal," ujar Asiati.


Sumber : aa.com, 13 Juli 2017

Sivitas Terkait : Devi Asiati SE., MS
Diakses : 25    Dibagikan :