KAJIAN LIPI, BANYAK CELAH BAGI TENAGA ASING ILEGAL

 
 

JAKARTA – berdemokrasi.com: Hasil kajian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa diimbangi dengan peraturan yang ketat membuka celah terjadinya pelanggaran, seperti adanya tenaga kerja asing ilegal.

Devi Asiati, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, masuknya TKA ke Indonesia menjadi konsekuensi atas meningkatnya investasi asing.

Terlebih Indonesia sebagai penganut sistem ekonomi terbuka membuka kesempatan bagi investor asing untuk terlibat dalam perekonomian domestik melalui Penanaman Modal Asing (PMA).

Masuknya modal asing tersebut menciptakan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Lokal (Indonesia) maupun TKA. Memang di satu sisi, keberadaan TKA membuka peluang terciptanya proses transfer pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain keberadaan mereka tanpa diimbangi dengan peraturan yang ketat membuka kesempatan terjadinya pelanggaran, seperti adanya tenaga kerja asing ilegal.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil kajian peneliti Kedeputian IPSK LIPI menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan TKA di Indonesia.

Pertama, tingginya intensitas penggunaan TKA dalam proyek investasi dari Cina dibandingkan negara lain di mana dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2016 merupakan salah satu dari 10 investor terbesar yang masuk ke Indonesia.

Kedua, meningkatnya TKA ilegal asal Cina, meskipun tidak diketahui jumlahnya secara pasti, namun penemuan TKA China tanpa dokumen resmi di sejumlah daerah, misalnya Bogor, Konawe, Gresik, Murungraya dan daerah lainnya mengindikasikan keberadaan TKA ilegal asal Cina telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Ketiga, adanya celah peraturan berpotensi memunculkan TKA ilegal, yaitu perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Keempat, pengawasan TKA yang belum maksimal. Minimnya ketersediaan tenaga pengawas menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan TKA.


Sumber : baranews.co, 13 Juli 2017

Sivitas Terkait : Devi Asiati SE., MS
Diakses : 13    Dibagikan :