Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam

 
 
Nika Pranata
Analis Rencana Program dan Kegiatan LIPI

Tidak salah jika Koes Plus dalam salah satu lagunya menggambarkan negeri kita sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam. Catatan lembaga pemerintah AS, yang mempunyai fokus di bidang Geologi (US Geological Survey), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di Dunia. Per 2014, dari segi cadangan SDA, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia, emas (6), dan energi panas bumi (1). Sedangkan dari sisi produksi, negara kita merupakan penghasil nikel terbesar ketiga di dunia, bauksit (2), gas (9), batubara (6), crude paint oil (1).

Namun, pernahkah kita bertanya apakah kekayaan sumber daya alam (SDA) suatu negara, seperti yang dimiliki oleh Indonesia, merupakan suatu berkah yang dapat membantu negara tersebut kaya secara ekonomi Umumnya, sebagian besar dari kita mungkin akan berpikir bahwa SDA yang melimpah merupakan anugerah yang mampu memakmurkan suatu negara.

Menariknya, dalam ekonomi terdapat sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan istilah "kutukan sumber daya alam " yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang tak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan negara yang terbatas sumber daya alamnya.

Paradoks tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris bernama Richard Auty (1993) dan dikuatkan oleh Sachs dan Warner (1995) serta laporan The World Bank (2006) yang berjudul From Curse to Blessing Natural Resources and Institutional Quality. Sejatinya, secara kasat mata pun kita bisa melihat hal tersebut secara gamblang dengan membandingkan PDB per kapita dari negara - negara kaya SDA di Asia Pasifik seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini yang tertinggal dari negara-negara dengan SDA yang amat terbatas, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Menurut pendapat para ahli, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya paradoks tersebut, seperti kebergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas, volatilitas nilai tukar mata uang yang dapat mengakibatkan shock dalam perekonomian karena umumnya harga komoditas ditentukan di pasar global, lemahnya inovasi akibat terlena akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi SDA, menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi SDA, serta timbulnya korupsi dan ekonomi rente {rent seeking) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pengerukan SDA.

Mematahkan kutukan

Kekayaan Indonesia akan sumber daya alam, seperti yang dikemukakan di awal paragraf, membuat Indonesia menjadikan sektor komoditas sebagai salah satu penopang utama perekonomian. Kementerian Perdagangan mencatat sepanjang 2014, 15 persen dari keseluruhan komoditas ekspor negara kita merupakan komoditas tambang. Celakanya, harga komoditas sangat terpengaruh oleh harga komoditas dunia yang terkenal akan volatilitasnya, nilai tukar mata uang asing, dan beberapa faktor eksternal seperti kondisi perekonomian negara lain. Sebagai contoh, di masa commodity boom pada 2006-2008 dan 2010-2011 yang terjadi di masa Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit Kala itu, permintaan Tiongkok akan komoditas tambang amat tinggi sebagai bahan bakar dan bahan baku di bidang manufaktur untuk mendukung agresivitas produksi barang-barang ekspornya. Akibatnya, harga-harga komoditas melonjak tajam. Indonesia kecipratan untung. Pada periode tersebut ekonomi Indonesia mampu tumbuh diatas 7 persen dan nilai tukar rupiah stabil, bahkan cenderung menguat.

Celakanya, dua tahun belakangan ekonomi Tiongkok melambat. Alhasil, harga-harga komoditas pun ikut merosot tajam, seperti harga batubara yang saat ini anjlok lebih dari 60 persen dari harga, di 2011. Akibatnya, sektor pertambangan menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lainnya, nilai tukar rupiah selama 2014-2015 melemah akibat menurunnya kinerja ekspor Indonesia, termasuk komoditas tambang. Dampak buruk lainnya adalah secara tidak langsung kemudahan menghasilkan pendapatan dari eksploitasi dan ekstraksi SDA akan menghambat inovasi di sektor lain dan memunculkan rent seeker yang memanfaatkan peluang dari kondisi tersebut.

Salah satu cara utama dalam mematahkan kutukan ini adalah dengan berhenti menggantungkan diri dari sektor komoditas tambang dan bahan galian. Selama ini kekayaan alam Indonesia sudah banyak dieksploitasi. Lihat saja, data dari US Geological Survey menunjukan bahwa pada 2014, dengan cadangan nikel Indonesia yang sebesar 4,5 juta ton, di tahun tersebut Indonesia memproduksi nikel sebanyak 240.000 ton (5,33 persen dari cadangan total). Padahal, Australia sebagai negara dengan , cadangan nikel terbesar di dunia (19 juta ton), di 2014 hanya memproduksi nikel sebesar 220.000 ton (1,16 persen).

Sejatinya, langkah Pemerintah melarang ekspor bahan tambang mentah pada awal tahun 2014 sudah tepat Namun, hal yang lebih krusial adalah Indonesia harus segera melakukan diversifikasi pendapatan dari sektor lainnya terutama sektor manufaktur dan jasa. Dari sisi manufaktur, pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi, mendorong inovasi, serta menciptakan efisiensi di bidang tersebut.

Dari sektor jasa, Pemerintah seharusnya bisa melihat potensi besar di bidang pariwisata, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keindahan alam yang luar biasa, masih banyak lokasi-lokasi dengan keindahan alam yang memukau yang masih belum dapat dioptimalkan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan persentase menengah yang cukup signifikan sudah seharusnya sektor pariwisata bisa menjadi penopang baru perekonomian Indonesia.

Jika Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan sektor-sektor tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mematahkan kutukan negeri kaya SDA.


Sumber : Harian Kontan, edisi 22 Desember 2015. Hal: 23

Sivitas Terkait : Nika Pranata

Diakses : 10937    Dibagikan : 0