Aspek Kehati Wajib Jadi Panduan Pengembangan Wilayah

 
 

Bogor- Laju kerusakan ekosistem terjadi begitu cepat. Oleh sebab itu, aspek keanekaragaman hayati (kehati) harus dijadikan panduan ketika akan dilakukan pengembangan suatu wilayah. Hal ini harus dilakukan agar jangan sampai kehati belum sempat ditemukan tapi sudah punah.

Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Nuramaliati Prijono mengatakan, dalam pengembangan wilayah jangan asal buka lahan. Dalam pengembangan wilayah harus tahu terlebih dahulu isinya apakah ada habitat satwa atau tumbuhan endemik di dalamnya.

"Kalau ditemukan memang harus cepat di selamatkan. Misalnya jika ditemukan tumbuhan endemik harus dikonservasi di kebun raya," katanya di sela-sela Seminar 50 Tahun Peran Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Pengungkapan dan Pemanfaatan Kehati Indonesia secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa di Kawasan Cibinong Science Center-Botanic Garden LIPI, Bogor, Selasa (5/9).

Acara ini juga bagian dari Bioresources Science Week Fair yang digelar dalam rangkaian ulang tahun LIPI ke-50.

Ia menyebut sering kali aspek kelestarian kehati kurang dipertimbangkan dalam pengembangan wilayah. Idealnya dalam membuat tata ruang juga harus memberi porsi untuk habitat alami.

"Sering kali tidak meminta pertimbangan pakar. Tidak tahu dan menganggap hutan tidak ada manfaatnya," ucapnya.

Padahal, lanjut Siti, hutan belukar diibaratkan berisi emas hijau karena pasti banyak mengandung mikroorganisme yang bisa bermanfaat untuk pangan, energi, dan kesehatan.

Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Witjaksono mengungkapkan, saat ini dalam pembahasan rencana tata ruang dan wilayah, LIPI dilibatkan dalam tim terpadu yang mengkaji aspek terkait pemanfaatan atau konversi lahan. Namun, dalam pengambilan keputusan, timlah yang menentukan.

"Misalnya ada permintaan pertukaran lahan dataran tinggi ke rendah. Saya khawatir karena flora dan faunanya, pasti beda posisi itu tidak bisa ditukar, kalau kita ingin jaga kehati," katanya.

Namun, konversi itu bisa saja dikabulkan dengan sejumlah syarat seperti bila kawasan yang ditukar hanya sebagian dari keseluruhan ekosistem demi pembangunan. Artinya ada batas minimum. Sehingga masih ada habitat alami yang terwakili.

"Ini semua harus didasari dalam rangka menjaga kehati di wilayah tertentu itu mutlak dilakukan," ucapnya.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Dahono Adji menyebut di UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ada aturan pengembangan wilayah baik itu untuk perkebunan, pertanian dan hutan tanaman industri atau areal penggunaan lain. Dalam UU yang mengatur tata ruang juga jelas aturannya.

"Kalau dibuka sembarangan bisa terjadi konflik satwa misalnya," ujarnya.

Bambang juga mengingatkan bahwa sumber kehati bukan hanya ada di dalam hutan. Tapi bisa juga di luar kawasan hutan. Bahkan, saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang mewajibkan pemerintah daerah memiliki taman kehati. Konservasi tidak hanya di kebun raya saja.

 


Sumber : beritasatu.com, 5 September 2017

Sivitas Terkait : Dr. Siti Nuramaliati Prijono
Diakses : 1447    Dibagikan :