LIPI-KPK Susun Kode Etik Politisi, Kaderisasi Partai Dipertanyakan

 
 

JawaPos.com - Reformasi memberi "hadiah" derajat demokrasi yang semakin tinggi bagi Indonesia. Parpol bertumbuhan. Aktivitas politik pun menjadi lebih dinamis dan bebas. 

Namun, ada yang terasa masih tertinggal jauh di belakang. Yaitu, etika politik. 

Padahal, pemahaman yang baik terhadap aspek etis dalam berpolitik sangat penting untuk menghadirkan politikus yang lebih berintegritas.

Kondisi itu mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha merumuskan seperangkat kode etik politik. Norma itu nanti diharapkan dapat menjadi pegangan pengurus parpol dan politisi dalam menjalankan fungsinya.

"Kode etik ini nantinya akan coba kami usulkan masuk dalam (revisi, Red) UU Kepartaian yang bakal dibahas tahun depan (2017, Red)," kata profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos Surabaya.

Ikrar mengingatkan, parpol memegang peran sentral dalam perekrutan pemimpin. Mulai anggota legislatif, kepala daerah, hingga presiden, semuanya berasal dari parpol. 

Faktanya, banyak politikus muda yang berurusan dengan KPK. Banyak pula politikus yang dengan gampangnya melompat dari satu partai ke partai lain. 

"Fungsi kaderisasi di tingkat parpol ini layak dipertanyakan," katanya. Belum lagi model dinasti di kepartaian yang cenderung berkembang pesat. "Ini terjadi dari kepengurusan pusat hingga level DPC (dewan pimpinan cabang, Red)," katanya.

Ikrar, yang datang bersama rombongan, sudah sepekan di Jatim. Mereka mengumpulkan informasi dan menggelar focus group discussion (FGD) dengan berbagai kalangan di Jatim. 

Termasuk Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Jatim dipilih karena dianggap sebagai salah satu lumbung dan sumber politisi nasional. "Kami juga bakal ke Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara," ujar Ikrar. (sal/c11/pri)


Sumber : Jawapos.com, 15 Juni 2016

Sivitas Terkait : Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti