LIPI Raih Peringkat Pertama Anugerah Nawacita Legislasi

 
 
KBRN, Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil meraih peringkat pertama Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016. 

Penghargaan tersebut diperoleh setelah melewati penjurian yang ketat pada Jumat (24/6/2016) di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Penyelenggara pemberian penghargaan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Raihan prestasi sebagai peringkat pertama Anugerah Nawacita Legislasi berkat usulan Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan itu berkaitan dengan penilaian dan pencatatan aset tak berwujud berupa paten di lingkungan LIPI. Setelah melalui beberapa rangkaian penjurian dari penyelenggara, maka peraturan tersebut dinyatakan sebagai penerima peringkat pertama Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016.

Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, rasa syukur dan bangga terhadap capaian dari lembaga yang dipimpinnya tersebut..

 “Dengan penghargaan ini, LIPI berharap pemerintah lebih melihat lagi pentingnya paten dan Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015 bisa dijadikan rujukan nasional bagi lembaga penelitian dan pengembangan lainnya,” tandasnya.

Nur Tri Aries Suestiningtyas, Kepala Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI menambahkan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap LIPI.

“Dengan raihan Anugerah Nawacita Legislasi, peraturan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap Program Nawacita pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan membangun inovasi Iptek,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015 merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila kelima. 

“Selain itu, peraturan ini juga menerapkan konsep Tri Sakti, yakni berdaulat dalam politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian yang berbudaya,” tuturnya.

Dan yang paling penting, lanjutnya, peraturan tersebut dibentuk untuk merespon Nawacita Presiden. Lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala LIPI ini, semua paten yang dihasilkan dari penelitian di lingkungan LIPI dapat dinilai dan dicatat secara wajar sebagai aset negara serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 

Kepala Pusat Inovasi LIPI, Nurul Taufiqu Rochman menyambung, paten yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan merupakan aset negara yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. “Melalui Peraturan Kepala LIPI tersebut, diharapkan menjadi panduan nasional dalam melakukan penilaian dan pencatatan aset tak berwujud berupa paten,” tuturnya. (Rel/AA)

Sumber : rri.co.id, Minggu 26 Jun 2016

Sivitas Terkait : Dr. Nurul Taufiqu Rochman M.Eng.
Diakses : 1339    Dibagikan :