Ribuan Pendamping Desa Bakal Diberhentikan

 
 

INDOPOS.CO.ID - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim kegaduhan terkait penyelewengan dana desa (DD) sangat kecil, bila dibandingkan keberhasilan penyerapan DD. Secara nasional, menurut Eko, lebih dari 5 ribu desa tertinggal dientaskan menjadi desa berkembang. Jumlah tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2019 mendatang.

Selain itu, lanjut Eko, RPJMN juga menargetkan 2 ribu desa berkembang menjadi desa mandiri. ”Kalau dari survei kami, target itu sudah lebih. Tapi kita tunggu survei potensi desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS) September mendatang,” ungkap Eko Putro Sandjojo, Minggu (3/9).

Lebih jauh Eko menerangkan, disinyalir banyak penggunaan DD yang bermasalah. Untuk itu, pihaknya bersama aparatur pemerintah daerah melakukan pencegahan, dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa. Menurut dia, siapa saja bisa menjadi pendamping desa. ”Yang paling penting nggak boleh rangkap jabatan. Kades nggak boleh dan wartawan aktif juga nggak boleh,” terangnya.

Eko menyebutkan, sedikitnya ada 2 ribu pendamping desa yang tidak perform. Tahun ini, rencananya pemerintah akan memberhentikannya. ”Gaji mereka (pendamping desa, Red) Upah Minimum Provinsi (UMP). Yang tidak mau kerja akan kita stop,” ujarnya.

Dikatakan Eko, tahun ini pihaknya melakukan perekrutan 13 ribu pendamping desa baru. Prosesnya dilakukan secara online dan transparan. Jumlah tersebut, menurutnya, untuk memenuhi kekurangan 40 ribuan pendamping desa. ”Kita baru memiliki 20 ribu pendamping desa untuk hampir 75 ribu desa,” katanya.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Desa jumlah kuota yang dibutuhkan secara nasional tercatat sebanyak 13.053 orang. Dari angka tersebut meliputi: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

Secara provinsi, Provinsi Jawa Tengah menempati kuota terbanyak yakni 2.423 kuota, disusul berturut-turut Jawa Barat sebanyak 1.185 kuota dan Jawa Timur sebanyak 1.163 kuota. Sementara kuota terkecil dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 90 kuota dan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 78 kuota.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Tri Febriansyah mengatakan, harus ada evaluasi penyerapan DD oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait pembangunan jalan desa. Ini, menurutnya pekerjaan rumah(PR) yang harus segera diselesaikan. Karena, pemanfaatan DD untuk pembangunan infrastruktur belum menunjukkan jalan desa yang terintegrasi, konektifitas aksesibilitas jalan besar. ”Apakah puluhan ribu kilometer jalan yang sudah dibangun pakai DD sudah terintegrasi, konektifitas aksesibilitas. Jangan-jangan hanya yang penting ada jalan dan di data saja,” ujar Panky Tri Febriansyah.

Dia menegaskan, jalan desa yang terakses jalan besar sangat besar pemanfaatannya untuk distribusi barang atau logistik. Dicontohkan Panky, di Papua jalan masyarakat harus mengangkut barang menggunakan motor, karena keterbatasan jalan. Padahal, dengan jalan desa yang terakses jalan besar logistik bisa diangkut dalam jumlah besar. ”Di Papua, masyarakat terpaksa angkut barang dengan motor, hanya 10 kilogram. Padahal kalau ada jalan yang terakses jalan besar, barang bisa sekali angkut 1 kuintal hingga 1 ton,” terangnya.

Menurut dia, penyerapan DD untuk pembangunan jalan desa masih belum terkoneksi dengan jalan besar. Di wilayah Jawa Timur, masih dijumpai jalan desa belum terkoneksi dengan jalan besar. Bahkan, dikatakan Panky di wilayah Enggano jalan di kecamatan belum layak disebut jalan desa. ”Disparitas harga dari total 70 persen transportasi logistik, jalur darat sebesar 10 persen. Biaya ini cukup besar, apalagi skala besar,” tegasnya. (nas)

 


Sumber : indopos.co.id, 4 September 2017

Sivitas Terkait : Panky Tri Febiyansah S.E., MIDEC.
Diakses : 233    Dibagikan :