Apabila informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan pada daftar di bawah ini, silahkan klik tombol berikut:
PERMOHONAN INFORMASI

Selamat datang di sarana Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Online Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online. LIPI mendorong seluruh permohonan informasi melalui layanan online untuk menjamin permohonan dapat diproses maksimal 10 hari kerja sesuai standar waktu layanan dalam Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun LIPI juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan melalui surat tercatat, e-mail dan layanan langsung di meja layanan informasi LIPI.

Website ini disediakan untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010. Dengan UU ini publik berhak meminta informasi publik yang dikelola oleh badan publik seperti LIPI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui website ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta mengunggah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan secara online.
 
Kepala LIPI telah mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap satuan kerja mandiri. Sehingga seluruh permohonan KIP dapat langsung dilakukan secara online melalui sarana ini, dan langsung ditujukan ke satuan kerja pengelola informasi publik terkait melalui masing-masing PPID setelah melakukan registrasi. Setiap pemohon cukup melakukan satu kali registrasi, dan bisa menggunakan akun tersebut untuk ke seluruh satuan kerja LIPI.



Ringkasan Layanan Informasi LIPI Tahun 2017

VISI:

Menjadi penyedia layanan informasi publik yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

MISI:

  1. Mengembangkan keterbukaan informasi publik terkait ilmu pengetahuan dan hasil riset LIPI yang bermanfaat bagi masyarakat;
  2. Meningkatkan kontribusi LIPI di kancah global dan masyarakat melalui penyebaran informasi publik;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui keterbukaan informasi publik.

Tugas PPID

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan LIPI.

Fungsi PPID
  1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi publik di lingkungan LIPI;
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan LIPI khususnya dari pimpinan LIPI;
  3. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan tingkat satuan kerja jika diperlukan oleh satuan kerja;
  5. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Satker dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.



 

1. Profil LIPI
2. Kegiatan dan Kinerja
4. Laporan Posisi Barang Milik Negara LIPI di Neraca
​​  



Agenda kegiatan LIPI Tahun 2018 dapat diunduh disini

Sesuai regulasi yang berlaku, pemohon informasi publik ke LIPI cukup melakukan pengajuan secara online setelah melakukan registrasi di laman REGISTRASI INFORMASI PUBLIK LIPI memalui tautan berikut.

Segera setelah registrasi lengkap, bisa dilakukan permohonan informasi publik :
  1. Masuk melalui halaman REGISTRASI memakai nomor registrasi dan kata sandi untuk mengajukan permohonan informasi.
  2. Klik tautan PERMOHONAN INFORMASI BARU DAN ARSIP.
  3. Lengkapi formulir permohonan informasi dengan lengkap, termasuk pemakai informasi yang dimohonkan, tujuan, dll.
  4. Selanjutnya seluruh proses (komunikasi dan status) permohonan bisa dipantau secara waktu nyata melalui halaman yang sama.

Catatan :

  • Seluruh komunikasi dan status bisa dipantau secara waktu nyata setelah masuk ke halaman REGISTRASI setiap pemohon.

  • Nomor registrasi yang sama bisa dipakai untuk seluruh satuan kerja LIPI untuk seterusnya selama tidak ada perubahan data diri pemohon. Bila ada perubahan data diri, pemohon wajib melakukan registrasi baru !

  • Tidak dikenakan biaya apapun untuk registrasi dan permohonan informasi, kecuali dalam kasus bila diperlukan penggandaan dokumen dalam jumlah besar.

Prosedur Pengajuan Keberatan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.


Formulir Keberatan dapat diunduh disini


 

  • Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 (empat belas) HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 (tiga puluh) HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik,
 
  • Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor Komisi Informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) di alamat  http://simsi.komisiinformasi.go.id,
 
  • Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi,
 
  • Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 (empat belas) HARI KERJA setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.

Disarikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) 

PPID Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Penggandaan atau perekaman, pengguna layanan informasi publik dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat penyediaan jasa fotocopy yang berada di sekitar gedung kantor pusat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan didampingi oleh petugas layanan informasi atau menyiapkan media perekam elektronik lainnya untuk perekaman data informasinya.

Nur Tri Aries Suestiningtyas 
(Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LIPI)

Media Center LIPI
Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI Lt. I, Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710.

Telepon  (021) 522 5718
Faximile (021) 525 1834 / 522 1683
E-mail     ppid@mail.lipi.go.id

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat.
 
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada publik, juga turut berkewajiban menyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Survei Kepuasan Masyarakat LIPI dilakukan menggunakan kuesioner. Responden dari survei ini adalah para pengguna layanan LIPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan unit-unit kerja di lingkungan LIPI. Responden dipilih secara acak, ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing masing unit pelayanan.

Secara umum, penilaian masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan LIPI di tahun 2017 tergolong “sangat baik” dengan nilai IKM 83,591. Jika dibandingkan dengan IKM LIPI tahun 2016 yang mendapatkan nilai 80,13, maka IKM LIPI 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,461 poin.