Sesuai regulasi yang berlaku, pemohon informasi publik ke LIPI cukup melakukan pengajuan secara online setelah melakukan registrasi di laman REGISTRASI INFORMASI PUBLIK LIPI memalui tautan berikut.

Segera setelah registrasi lengkap, bisa dilakukan permohonan informasi publik :
  1. Masuk melalui halaman REGISTRASI memakai nomor registrasi dan kata sandi untuk mengajukan permohonan informasi.
  2. Klik tautan PERMOHONAN INFORMASI BARU DAN ARSIP.
  3. Lengkapi formulir permohonan informasi dengan lengkap, termasuk pemakai informasi yang dimohonkan, tujuan, dll.
  4. Selanjutnya seluruh proses (komunikasi dan status) permohonan bisa dipantau secara waktu nyata melalui halaman yang sama.

Catatan :

  • Seluruh komunikasi dan status bisa dipantau secara waktu nyata setelah masuk ke halaman REGISTRASI setiap pemohon.

  • Nomor registrasi yang sama bisa dipakai untuk seluruh satuan kerja LIPI untuk seterusnya selama tidak ada perubahan data diri pemohon. Bila ada perubahan data diri, pemohon wajib melakukan registrasi baru !

  • Tidak dikenakan biaya apapun untuk registrasi dan permohonan informasi, kecuali dalam kasus bila diperlukan penggandaan dokumen dalam jumlah besar.

Nur Tri Aries Suestiningtyas 
(Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LIPI)

Media Center LIPI
Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI Lt. I, Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710.

Telepon  (021) 522 5718
Faximile (021) 525 1834 / 522 1683
E-mail     ppid@mail.lipi.go.id

Sebagai wujud tanggung jawab LIPI sebagai institusi riset dan didasari oleh semangat Reformasi Birokrasi, yang telah digulirkan oleh LIPI sejak tahun 2009, maka LIPI secara kontinyu melakukan survei setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh institusi penelitian tertua di Indonesia ini melalui prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, termasuk di tahun 2015 ini.
 
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dillakukan oleh LIPI di tahun 2015 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Survei Kepuasan Masyarakat LIPI Tahun 2015 ini dilakukan menggunakan kuesioner. Responden dari survei ini adalah para pengguna layanan LIPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan unit-unit kerja di L vi lingkungan LIPI. Responden dipilih secara acak, ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing masing unit pelayanan.

Pengambilan data dilakukan di masing-masing unit kerja di lingkungan LIPI pada bulan Juni sampai dengan Desember 2015, dari 50 satuan kerja di seluruh LIPI, 16 satuan kerja telah menyerahkan hasilnya kepada tim. Teknik pengambilan data survei dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendatangi responden secara langsung di tempat kerjanya, dan atau mengumpulkan responden di suatu tempat dalam acara diseminasi hasil penelitian. Adapun responden yang telah mengisi kuesioner, seluruhnya berjumlah 921 data, tetapi setelah dilakukan pemilahan dan normalisasi data, tim hanya menganalisis 572 data saja, untuk mendapatkan gambaran secara global tentang pelayanan LIPI.

Pengolahan dan perhitungan data hasil survei di tahun 2015 disajikan dalam bentuk kuantitatif. Berdasarkan perhitungan hasil survei, kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan LIPI di tahun 2015 adalah 81,76; berada dalam kategori “Baik”, naik dari tahun 2013 sebesar 77,11 (dan tahun 2012 sebesar 73,65).

Sebagai catatan, di tahun 2014, hasil IKM LIPI tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015, karena penilaiannya dilaksanakan secara kualitatif (baik atau buruk), sesuai dengan Perturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014.