Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara

 
 
Penulis: Sutan Sorik,Dian Aulia
Penelitian ini membahas tentang relasi MPR dan Presiden dalam pembentukan, penetapan, serta pertanggungjawaban pencapaian pembangunan nasional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi pembangunan nasional tidak berlandaskan pada pedoman yang konkret sebagaimana Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan mengacu kepada visi misi pada saat pencalonan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pembangunan nasional seringkali mengalami benturan politik yang menyebabkan pembangunan nasional yang tidak berkelanjutan, hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya lembaga negara yang mampu mengontrol secara utuh atas pencapaian rencana pembangunan nasional serta pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, penataan relasi MPR dan Presiden sudah seharusnya dilaksanakan. Idealnya diharapkan MPR dan Presiden kedepan bekerja sama dalam membuat dan menetapkan haluan negara. MPR dan Presiden harus melakukan koordinasi dengan prinsip check and balances. Sehingga tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. Kata Kunci: Relasi MPR dan Presiden, Politik Hukum, Haluan Negara.

Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020 (372-387)

ISSN / ISBN / IBSN : p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657

DOI: https://doi.org/10.31078/jk1727

No. Arsip : LIPI-20200915
Download Disini