Pengembangan e-Government Berbasis Open Source

 
 
Penulis: Engkos Koswara N.
Pengembangan e-government berbasis teknologi open source merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber terbuka. Dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), melalui aktivitas (1)pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan TIK agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, (3) memanfaatkan teknologi open source sehingga e-government mudah dikembangkan, dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi dibidang perangkat lunak. Keberhasilan pembangunan e-Government tidak terlepas dari 5 komponen dasar yang menunjangnya, yaitu: (1) Perangkat keras yang meliputi perangkat komputer, sistem jaringan dan sistem telekomunikasi. Komputer yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan apakah akan memakai microcomputer, minicomputer atau mainframe, hal ini sangat tergantung dari jumlah data yang akan diolah. Sistem jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi komputer perlu ditentukan apakah cukup dengan local area network, wide area network, atau gabungan keduanya. Untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dibutuhkan sistem telekomunikasi yang handal apakah menggunakan radio, telepon atau satelit, termasuk penyedia telekomunikasi mana yang digunakan. Kemungkinan lain adalah membangun sendiri fasilitas telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya sehingga tidak terjadi ketergantungan pada provider tertentu; (2) Perangkat lunak meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang digunakan. Untuk menenntukan sistem operasi yang digunakan perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, bisa berbasis open source seperti Linux dan solaris atau closed source seperti prorietary. Untuk menentukan pilihan harus berhati-hati karena sistem operasi akan sangat menentukan kelancaran jalannya sistem, tidak saja secara teknologi tapi juga secara ekonomi, pilihlah sistem operasa yang secara teknologi mudah dikembangkan dan menyediakan kode program komputer terbuka artinya bahwa kode program yang dibangun untuk menjalankan komputer dapat di baca, dimodifikasi dan dikembangkan oleh para programmer lokal. Bila menggunakan sumber tertutup maka sulit untuk dikembangkan sendiri, artinya sistem yang dibangun akan terjadi ketergantungan pada pembuatnya atau pada vendor tertentu. Begitu juga untuk program aplikasi sebaiknya menggunakan sumber kode terbuka, sehingga siapapun programmer yang akan mengembangkan aplikasi dapat dengan mudah membaca sumber kodenya. Bila e-Government ini akan dibangun dengan menggunakan open source software maka yang perlu diperhatikan adalah harus dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibindang ICT sehingga dapat membuat, mengembangkan dan merawat sendiri sistem e-Government yang dibangunnya; (3) Data meliputi data tekstual, suara, gambar, video dan data spatial. Kebutuhan pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan data untuk e-goverment sangat bervariasi hal ini ditentukan dengan jenis data dan jumlah data yang diolah. Dalam pelaksanaannya jenis data tersebut dolah bersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun. Untuk sistem informasi yang berbasis perta biasanya menggunakan data spatial dilengkapi dengan gambar, suara, tekstual bahkan video. Hal ini merupakan e-Government yang sangat ideal namun membutuhkan penyimpan data yang besar begitu juga sewaktu menginformasikan kepada masyarakat membutuhkan bandwidth yang cukup besar sehingga sistem dapat berjalan lancar, bila hal ini tidak dilakukan dengan cermat sistem yang dibangun akan sering hang, karena tidak ada sinkronisasi antara data yang diolah, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Semua e-Government memerlukan database. Database yang dibangun bisa terpusat (centralized database) atau tersebar (decentralized database), hal ini tergantung dari kebutuhan e-Government yang di buat dan harus ditentukan sewaktu tahapan design sistem; (4) Prosedur meliputi cara menginstal perangkat lunak yang dibangun artinya harus ada dokumen pendukung untuk membantu para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya; cara memperbaiki sistem bila muncul masalah yang sederhana dan dapat diatasi oleh pengguna artinya harus ada dokumen trouble shooting yang mudah dimengerti oleh pengguna; cara menjalankan sistem atau dikenal dengan nama system operating procedure atau prosedur untuk mengoperasikan sistem, hal ini perlu ada dokumennya yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga siapapun yang akan menjalankan sistem ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti; (5) Sumber daya manusia meliputi system analyst yang mempunyai keahlian dalam menganalisa sistem, diperlukan kalau akan membuat sistem informasi yang baru, sebelumnya harus dianalisis sistem yang sedanng berjalan, lalu ditentukan perbaikan apa yang harus dilakukan, programmer yang punya keahlian membuat dan mengembangkan program komputer terutama yang berbasis OSS sehingga akan dengan mudah dan cepat dalam membuat perangkat lunak yang diperlukan; administrator jaringan diperlukan karena e-Government yang dibangun merupakan gabungan dari berbagai sistem informasi, seprti sistem informasi keuangan, kepegawaian, pajak, kependudukan, sekolah, rumah sakit, pendidikan tinggi, industri, pengusaha, perdagangan, dll. Administrator mengelola semua sistem yang ada termasuk kelancaran jaringan komputer yang digunakan; teknisi diperlukan terutama untuk memasang dan menangani kerusakan yang minimal dari perangakat keras dan perangkat lunak yang sederhana sehingga sistem akan selalu berjalan tanpa harus menunggu dengan waktu perbaikan yang relatif lalam, teknisi yang melakukan pengentrian data ke sistem termasuk melakukan validasi data yang masuk terutama untuk data yang akan diakses masyarakat harus mempunyai kesalahan yang minimal, sehingga tidak banyak melakukan perbaikan. IGOS (Indonesia, Go OpenSource!) merupakan upaya bersama dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi global, melalui pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS). Tujuan IGOS adalah (1) untuk memperkecil kesenjangan teknologi informasi dengan memanfaatkan OSS baik tingkatan masyarakat di Indonesia maupun tingkatan global, (2) meningkatkan inovasi dan kreatifitas bidang teknologi informasi melalui pengembangan perangkat lunak nasional, (3) mendorong, meningkatkan dan menciptakan program-program bidang teknologi informasi skala nasional yang berdampak pada: pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, hankamnas. Sasaran IGOS adalah (1) menjadikan Open Source Software (OSS) sebagai alternatif perangkat lunak bagi pengguna maupun untuk pengembang, (2) meningkatkan daya saing pengembang, litbang dan industri software Indonesia di percaturan global (tingkat dunia) sehingga meningkatkan peluang kesempatan kerja bidang teknologi informasi, (3) meningkatkan kemampuan SDM bidang teknologi informasi (perguruan tinggi, sekolah, masyarakat) dari pengguna menjadi pembuat perangkat lunak. Strategi pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap pada orientasi pada pencapaian target; mengharap pemerintah berperan sebagai pendorong dengan cara memberikan contoh sebanyak mungkin penggunaan OSS di instansi pemerintah; melakukan pendekatan yang tidak mewajibkan untuk semua implementasi (tidak ada pemihakan), tetapi memberikan dorongan untuk penggunaan OSS seluas-luasnya; melakukan keterbukaan bagi seluruh stakeholder teknologi informasi secara nasional dalam percepatan pengembangan dan pemanfaatan OSS di Indonesia. Manfaat OSS bagi pemerintah adalah dapat memperkecil biaya pembelian perangkat lunak (mendekati nol khususnya sistem operasi desktop dan jaringan) sehingga dapat menghemat devisa dalam pengadaan perangkat lunak serta memperkecil duplikasi pembuatan aplikasi/solusi sejenis, dapat mengurangi permasalahan intellectual property right, dapat meningkatkan keterbukaan (transparansi) dan faktor keamanan sistem, memperkenalkan kompetisi dalam pengadaan TI dan mengurangi ketergantungan terhadap satu vendor tertentu. Manfaat bagi industri antara lain: biaya rendah dalam memasuki industri perangkat lunak, dapat meningkatkan keterampilan/ kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi lokal lebih dalam dan lebih bermanfaat, mempunyai potensi untuk menciptakan export perangkat lunak menuju paradigma dari IT import ke IT export, dimana pengkonsumsi TI mempunyai ketergantungan tinggi, sedangkan pemroduksi solusi TI mempunyai kemandirian tinggi; menyediakan lebih banyak peluang/kesempatan tenaga kerja untuk menciptakan kemakmuran masyarakat, menumbuhkan industri perangkat lunak dalam negeri sehingga dapat meningkatkan inovasi bidang teknologi informasi dan kompetisi bidang teknologi informasi, memberi peluang untuk pengembangan perangkat lunak dalam permasalahan lokal spesifik. Manfaat bagi dunia bisnis adalah menyediakan alternatif aplikasi desktop yang legal, lebih murah bagi konsumer dan perusahaan, dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu vendor tertentu sehingga menurunkan resiko dalam pemeliharannya, perusahaan/institusi dapat lebih mengetahui business process dengan cara improvement/ modifikasi, membantu perkembangan inovasi bagi pengembang lokal sehingga perusahaan lokal dapat berkompetisi secara multi nasional. Manfaat bagi pendidikan, antara lain: dapat meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan informasi teknologi (kreativitas tidak dibatasi oleh software yang ada), dapat meningkatkan pengetahuan teknologi informasi, dapat menyediakan alternatif aplikasi yang legal, lebih murah bagi dunia pendidikan. Manfaat bagi masyarakat, antara lain menyediakan alternatif aplikasi desktop yang legal, lebih murah bagi konsumer serta bagi UKM dan lembaga masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi serta meningkatkan akses informasi masyarakat sehingga memperkecil kesenjangan teknologi informasi, mempertinggi standar hidup, mendorong untuk meningkatkan kreatifitas dalam memberikan solusi kebutuhan sendiri.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Desember, 2010, 122 halaman.

No. Arsip : LIPI-10012