Menjadi salah satu kontributor di buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi

 
 
Penulis:
Salah satu dari enam agenda reformasi yang digulirkan sejak 1998 di Indonesia adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Hal ini mengubah pola hubungan pusat-daerah (centre-periphery relation) yang semula sentralistis, menjadi terdesentralisasi. Kebijakan ini termaktub di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) No 22/1999, yang direvisi menjadi UU No 32/2004, dan kemudian direvisi kembali menjadi UU No 23/2014. Secara konstitusional, otonomi daerah memiliki landasan hukum (de jure) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya dalam hasil amandemen II pasal 18, 18A, dan 18B. Landasan hukum ini mendukung fakta fisik (de facto) dari keadaan sesungguhnya di Indonesia yang memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda di setiap daerah.

Aktor Di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus Bali dan Maluku Utara

No. Arsip : LIPI-20200916