PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN

 
 
Penulis:
Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas, secara ideal diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas khusunya Pasal 25, Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Penyandang disabilitas mempunyai hak atas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan hak atas pembiayaan yang affordable. Berkaitan dengan prinsip affordable (gratis dan terjangkau) dapat dipahami bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas haruslah terjangkau oleh semua penyandang disabilitas. Hal tersebut mengandung arti bahwa mereka yang tidak mampu untuk membayar harus dibayarkan oleh Negara dan yang mampu membayar dapat mengiurnya secara mandiri. Sedangkan sistem pembiayaan yang mempunyai prinsip Aksesibilitas memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas menjadi peserta yang dibiayai oleh negara ataupun secara mandiri dengan memberikan informasi dan layanan yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

00

No. Arsip : LIPI-20200207