Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap

 
 
Penulis: Mochammad Nadjib (editor)
Bunga rampai ini ditulis berdasarkan sumber data lapangan yang telah dilakukan pada komunitas nelayan Lempasing di Teluk Lampung. Data lapangan tersebut selanjutnya ditulis ulang dengan memperkaya serta membandingkan dari hasil kajian terdahulu di Pasongsongan (Sumenep); Prigi (Trenggalek); Bagansiapiapi (Rokan Hilir) dan Karangsong (Indramayu). Selain berdasar data lapangan, buku ini juga memanfaatkan sumber data makro yang berasal dari laporan pemerintah, perbankan dan sumber statistik. Selama ini, lembaga pembiayaan non formal yang berasal dari kalangan pengepul, palele, tengkulak atau pedagang ikan sangat berperan aktif dalam memberikan pinjaman dan kredit kepada masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil. Sebaliknya lembaga keuangan formal (Bank dan non bank) masih sangat terbatas dalam memberikan kredit dan pembiayaan kepada masyarakat nelayan. Kredit dari lembaga keuangan non formal tersebut jauh lebih dominan dinikmati nelayan dibandingkan kredit dari lembaga keuangan formal. Kalau hanya melihat dari sumber data perbankan, masyarakat nelayan dinilai tidak bankable untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan. Meskipun demikian, lembaga pembiayaan non formal selama ini sangat berperan aktif dalam memberikan pinjaman dan kredit kepada masyarakat nelayan. Dengan demikian sebetulnya masyarakat nelayan cukup kredibel untuk dapat memperoleh kredit dan pembiayaan, karena sektor non formal selama ini percaya untuk memberikan pinjaman dananya bagi nelayan. Sebenarnya telah banyak kebijakan dibuat oleh Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat nelayan, baik kebijakan tersebut dibuat secara Nasional maupun Regional. Ada program pemerintah yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi nelayan, seperti program Sertifikasi Hak Atas Tanahnelayan (SEHAT). Program ini mampu menjembatani antara nelayan dengan perbankan dalam penyediaan agunan untuk dijadikan sebagai jaminan perbankan. Meskipun demikian banyak program lain yang telah diintroduksikan kenyataannya sering tidak memenuhi sasaran yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan adalah, skema kebijakan yang diterapkan pemerintah dinilai kurang sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat nelayan. Kebijakan pemerintah dalam memahami masyarakat nelayan selama ini cenderung bias kepada kebijakan untuk masyarakat petani, sehingga formula kebijakan yang akan diperuntukkan bagi nelayan disamakan dengan kebijakan untuk petani. Menarik benang merah hasil kajian lapangan, perlu dirumuskan model skema pinjaman perbankan yang sesuai, serta cocok dengan kearifan nelayan serta karakteristik usaha perikanan tangkap. Filosofi perbankan konvensional tampaknya kurang pas dengan usaha tradisional penangkapan ikan, karena pola pendapatan nelayan serba tidak teratur sangat bertolak belakang dengan sistem konvensional yang menerapkan basis bunga tetap (fixed interest). Selain itu, tradisi pemerataan risiko yang mengakar kuat dalam kehidupan nelayan melalui sistem bagi hasil, sangat bertolak belakang dengan sistem bunga tetap yang tidak memperhitungkan faktor kegagalan usaha. Oleh karena itu, perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil memiliki ciri khas yang lebih sesuai dengan tradisi nelayan. Prinsip perbankan berbasis bagi hasil menerapkan skema berbagi risiko dan hasil dihitung saat transaksi berakhir. Pola ini sesuai dengan tradisi pemerataan risiko yang mengakar kuat dalam kehidupan nelayan dengan pembagian hasil sesudah diketahui untung ruginya secara riil.

Jakarta, LIPI Press, Maret 2006, xiii+142 hlm; 14,8X21 cm

ISSN / ISBN / IBSN : 978-979-799-849-3

No. Arsip : LIPI-16009