REFORMASI BIROKRASI LIPI

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi Pelayanan Reformasi Birokrasi di LIPI telah dilakukan sejak 2010 dan berupaya menyempurnakan serta meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi. Hal ini tercermin dari hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB yang terus meningkat.

Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Roadmap Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan LIPI.


Peta jalan ini dikembangkan dari Agenda penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) terhadap pelaksanaan RB LIPI diperiode sebelumnya. Penyusunan peta jalan merupakan kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga, termasuk LIPI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi Peta Jalan ini sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan LIPI Tahun 2015-2019. Panduan inipun memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI. Diharapkan dengan adanya Peta Jalan ini dapat meningkatkan kualitas dari reformasi birokrasi baik di tingkat satuan kerja, Kedeputian/Settama, maupun LIPI.


Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 dapat diunduh di tautan berikut 

 

Buletin Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Zona Integritas

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI ini merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan professional. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian, LIPI juga memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak.