REFORMASI BIROKRASI LIPI

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi Pelayanan Reformasi Birokrasi di LIPI telah dilakukan sejak 2010 dan berupaya menyempurnakan serta meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi. Hal ini tercermin dari hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB yang terus meningkat.

Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Roadmap Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan LIPI.


Peta jalan ini dikembangkan dari Agenda penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) terhadap pelaksanaan RB LIPI diperiode sebelumnya. Penyusunan peta jalan merupakan kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga, termasuk LIPI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi Peta Jalan ini sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan LIPI Tahun 2015-2019. Panduan inipun memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI. Diharapkan dengan adanya Peta Jalan ini dapat meningkatkan kualitas dari reformasi birokrasi baik di tingkat satuan kerja, Kedeputian/Settama, maupun LIPI.


Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 dapat diunduh di tautan berikut 

 

Zona Integritas

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI ini merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan professional. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian, LIPI juga memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Indeks Kepuasan Masyarakat

Berita RB

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PPID Dituntut Tak Hanya Merespon Informasi




























Bogor, Humas LIPI. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bagian dari badan publik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2010 telah melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan menunjuk PPID yang dibantu PPID di kawasan-kawasan satuan kerja LIPI. “Setiap tahun LIPI berupaya meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka PPID saat ini tidak hanya dituntut untuk hanya merespon permohonan namun juga mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa-sengketa informasi,” ujar Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries pada Rabu (19/6) di Bogor, Jawa Barat.

Nur menjelaskan, pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada tahun lalu, LIPI mendapat predikat Menuju Informatif dengan nilai 86,69 dari 39 badan publik yang berpartisipasi dalam kategori Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Total badan publik yang dinilai berjumlah 460 badan publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. “Kami berharap tahun ini skornya bisa meningkat lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana mengungkapkan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme tata pemerintahan yang terbuka. “Sebagai negara demokrasi makan prinsip keterbukaan informasi mesti dijalankan meski ditiap-tiap negara berbeda penerapannya,” jelas Gede.

Menurut Gede, sebagai badan publik LIPI harus transparan karena semua kegiatan LIPI dibiayai dan berimplikasi kepada publik. “LIPI harus menghadirkan semua data kecuali informasi yang dikecualikan,” tutupnya. (fz)

Tingkatkan Pelayanan Publik: Kebun Raya Bogor LIPI dievaluasi oleh Kemenpan RB

Bogor, Humas LIPI. Untuk semakin meningkatkan pelayanan public, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Kebun Raya Bogor LIPI. "Kami selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik untuk pengunjung Kebun Raya Bogor. Tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjaga kenyamanan pengunjung karena luasnya area kebun raya ini," jelas R. Hendrian, Plt. Kepala P2KT KR LIPI saat menerima evaluator Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa (2/7) di Bogor.

Hendrian menambahkan, saat ini Kebun Raya Bogor telah menjadi destinasi wisata alam masyarakat. Selama setahun kemarin tercatat lebih dari 1,2 juta pengunjung di Kebun Raya Bogor. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. "Penambahan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun telah diantisipasi dengan penambahan fasilitas pelayanan publik dan diharapkan bisa membuat pengunjung nyaman," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan kebijakan Kemenpan RB, Damayani Tyastianti, mengatakan proses evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengisian kuesioner secara online dan tahap kedua adalah kunjungan evaluator. Selanjutnya akan dibandingkan dengan kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan Kebun Raya Bogor. "Pada evaluasi ini diharapkan adanya peningkatan fasilitas pelayanan publik Kebun Raya Bogor dibandingkan sebelumnya, sehingga pelayanan publik bisa lebih optimal", katanya.

Sebagai informasi, saat ini layanan publik P2KT KR LIPI telah memiliki 17 (tujuh belas) pelayanan publik yang 12 (dua belas) diantaranya bisa diakses melalui online dan 5 (lima) layanan publik dapat dikunjungi melalui Visitor Center. (lyr,ed:dig)

Internalisasi RB LIPI tahun 2019

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan Program Internalisasi Reformasi Birokrasi yang dimulai tanggal 17 Mei 2019 – 24 Mei 2019 di kampus LIPI wilayah Bogor, Jakarta, Serpong dan Bandung. Kegiatan ini sebagai sarana agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan LIPI mengetahui dan memahami arah kebijakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan/unit kerja masing-masing. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.

“Pegawai LIPI sebagai ASN sudah dan harus wajib mewakafkan kebebasan dalam taraf tertentu, hal ini karena semua yang ada di lembaga adalah milik masyarakat dengan sehingga apa yang diputuskan oleh negara harus dilakukan oleh LIPI,” ujar Handoko. Dirinya juga meminta kepala satuan kerja LIPI untuk proaktif mencari tahu kebijakan apa yang ada, membaca dan mencari tau permasalahan yang ada serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Acara internalisasi ini dilanjutkan dengan penyampaian laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI ditahun 2018 yang disampaikan oleh Nur Tri Aries Suestiningtyas selaku Sekretaris Utama LIPI. “Di tahun 2019 ini amanat  dari Kementerian PANRB bahwa pelaksanaan RB di LIPI sudah tidak lagi hanya sebatas pemenuhan dokumen,” ujar Nur. Dirinya meminta pelaksanan RB di LIPI harus dapat mengukur kinerja pegawai LIPI yang sesungguhnya dengan didukung dengan sistem penilaian berbasis elektronik.

Rahmi Lestari Helmi selaku ketua Pokja Manajemen Perubahan menjelaskan bahwa pokja MP sedikit berbeda dengan pokja RB lainnya karena lebih bersifat intangiblw. “Reformasi Birokrasi berkaitan erat dengan agen perubahan, dimana diharapkan Kepala LIPI menjadi Change Sponsor dan model dari agen perubahan untuk itu diperlukan komunikasi dan harmonisasi serta sinergisitas bersama”ujarnya.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Hiskia selaku Inspektur LIPI yang menjelaskan bahwa PMPRB 2.0 hanya ada 3 tahap dimana tahap pertama dilakukan oleh LIPI yang akan dilakukan oleh Sestama LIPI, sedangkan PMPRB 2.5 memiliki 4 tahapan dimana tahap pertama dari kedeputian menginput data untuk dilakukan penilaian ke Inspektorat, selanjutnya tahap kedua dilakukan penilaian dari instansi ke instansi dan tahap ketiga adalah Sestama melakukan submit ke Kementerian PANRB. Dalam acara ini pula, Inspektur LIPI menyampaikan hasil PMPRB LIPI mendapat nilai 97,25 dimana pengungkit 54,07 dan hasil 43,18 namun setelah dikembalikan ke Sestama dan direview nilai LIPI menjadi 86,77 yang selanjutnya akan disubmit ke KemenPANRB. Untuk masing-masing kedeputian memiliki nilai pengungkit sebagai berikut : Jasil 33,40%, Kedeputian IPH 33,42%, Kedeputian IPK 32,99%, Kedeputian IPSK 29,40%, Kedeputian IPT 33,01%, Sestama 34,29%.

Keterlibatan Semua Pegawai jadi Kunci Keberhasilan Zona Integritas

Bogor, Humas LIPI.  Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Keterlibatan seluruh jajaran dalam pelaksanaan ZI sangat diperlukan mengingat peran seluruh jajaran tidak boleh semata-mata dibebankan kepada tim ZI terpilih di setiap satker,” ujar Plt. Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, R. Hendrian dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ZI Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI  2019 pada Jumat (12/7) di Bogor.

Hendrian menjelaskan Kebun Raya Purwodadi adalah  salah satu satker LIPI yang telah berhasil membangun Zona Integritas hingga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK (2016) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM (2017) serta mampu menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015 dalam setiap aktivitas kesehariannya. “Kunci dari keberhasilan pelaksanaan ZI ada pada kepemimpinan) dan keterlibatan. Selain itu, diperlukan komitmen dalam melaksanakan ZI,” ujar Hendrian.

Deni Hidayat, auditor dari Inspektorat LIPI menjelaskan, ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi (RB), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (fz)

Pokja Layanan Publik Matangkan Mekanisme Reward dan Punishment LIPI

Serpong, Humas. Instansi pemerintah sebagai lembaga publik didorong untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya yakni dengan penerapan pemberian reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi petugas layanan publik. Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Publik dari tim Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Selasa (16/7) mengadakan rapat koordinasi demi mematangkan mekanisme pemberian reward dan punishment bagi petugas layanan publik di Serpong.
 
Dengan mengundang perwakilan dari masing-masing pokja, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Dwie Irmawaty Gultom, Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik LIPI selaku anggota Pokja Layanan Publik RB LIPI menjelaskan tentang usulan pemberian reward dan punishment yang nantinya akan diterapkan di lingkungan LIPI. 
 
Irma mengatakan, mekanisme reward dan punishment ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik LIPI yang dihasilkan oleh petugas layanan publik. Adapun, usulan penerapan mekanisme Reward dan Punishment ini, dia tambahkan, telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang mengamanatkan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 
Hiskia, Inspektur LIPI, mengatakan bahwa mekanisme pemberian reward dan punishment ini harus dimatangkan dengan jelas bahwa siapakah petugas layanan publik yang dimaksud dengan catatan bahwa pelayanan publik yang diberikan bukan hanya layanan front office namun juga jenis-jenis layanan lainnya. Hiskia juga mengingatkan bahwa bentuk punishment yang ditetapkan juga harus mengacu pada PP 53 tentang Disiplin ASN.
 
Penilaian dan penentuan jenis reward dan punishment yang akan diberikan kepada petugas layanan dilakukan oleh Pokja Layanan Publik atau Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat (BKHH) dengan melibatkan penilaian dari kepala satuan kerja dan manager/koordinator kawasan (dms)

Implementasi Jadi Kunci Sosialisasi Reformasi Birokrasi LIPI

Jakarta, Humas LIPI. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan kunjungan ke kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) di Jakarta, pada Selasa (1/10). Adapaun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memaparkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI. Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, menyambut baik kunjungan dari Kemenpan-RB dan secara terbuka mendengar evaluasi yang diberikan. “Segala masukan dan evaluasi kita gunakan untuk perbaikan. Perubahan adalah hal yang biasa, proses perubahan bisnis menciptakan sinergi lewat efektivitas dan efisiensi,” ujar Handoko. Menurut Handoko, seluruh sivitas LIPI siap menghadapi perubahan yang ada. “Bentuk sosialisasi yang bagus adalah implemetasi di semua level. LIPI sudah siap dengan perubahan yang ada dan yang akan datang.” 


Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Arie Suestiningtyas, juga sepaham dengan Handoko. Ia menyebutkan internalisasi ke seluruh level sangat diperlukan, terutama melalui program yang sifatnya dalam koordinasi dan forum-forum informal. Hal ini juga ditujukan untuk membuka lebih banyak ruang dialog. "Meningkatkan kinerja Eselon I menjadi fokus utama, karena perubahan dimulai dari level paling atas," ujar Nur. Dirinya menuturkan bahwa kunci dari perubahan bisnis di LIPI ada di sinergi antara peneliti dan pelayanan internal. “Reformasi Birokrasi di LIPI adalah perubahan proses bisnis penelitian, melakukan program yang sinergis dalam aktivitas penelitian, serta adaptasi pelayanan internal.” 


Asistan Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kementerian PAN RB, Nadimah memaparkan beberapa evaluasi yang perlu dilakukan LIPI. Di antaranya adalah sinergi dan kolaborasi antar unit untuk menunjang nilai strategis."LIPI perlu memetakan hasil pelaksanaan perbaikan dan sarana pelaksanaan RB," ujar Nadimah.  Sementara itu hasil survey keterikatan kerja, LIPI memperoleh nilai 5 dari skala 6. Keterikatan kerja, berhubungan dengan kesiapan perubahan, ini menunjukkan bahwa LIPI adaptif terhadap perubahan yg terjadi. (sr/ed: fz)

Integritas Ilmiah untuk Wujudkan SDM Unggul

 
Jakarta, Humas LIPI. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nur Tri Aries, menegaskan kualitas SDM melalui aktivitas ilmiah sangat diprioritaskan. “Hal ini sesuai dengan Nilai dasar LIPI yang telah di canangkan yaitu ‘integritas ilmiah’, yang artinya pegawai LIPI untuk siap menjaga integritas  dengan mengutamakan komitmen dan kejujuran,” ujarnya pada Koordinasi dan Sosialisasi Program di lingkungan Sekretariat Utama LIPI, pada Senin (7/10) di Jakarta.

Nur menyebutkan bahwa pada tahun 2020 semua layanan Sekretariat Utama LIPI akan terpusat. Dalam kesempatan tersebut, Nur juga menyinggung secara umum tentang pemberlakuan Peraturan LIPI Nomor 11 Tahun 2019 tentang penilaian capaian kinerja, terkait  kehadiran dan waktu  kerja serta pemberlakuan mobile presensi,” tegasnya.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI, Heru Santoso menjelaskan jumlah jam kerja efektif wajib dipenuhi oleh setiap pegawai dalam lima hari kerja setiap minggunya 37,5 jam sesuai ketentuan dari MenPAN. “Berdasarkan regulasi LIPI yang baru telah bergeser aturan pemenuhan jam kerjanya. Semula jam kerja mengikuti aturan Gliding Time beralih ke Flexible Time,” jelasnya. Menurut Heru, pemenuhan jam kerja diperhitungkan secara akumulatif dari kehadiran setiap harinya dalam kurun waktu antara pukul 06.00 WIB s.d pukul 18.00 WIB. Dengan demikian, Heru menyebutkan, pegawai yang melakukan perekaman kehadiran sebelum pukul 06.00 WIB, maka rentang waktu ketika perekaman s.d. pukul 06.00 WIB tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan jam kerja efektif. “Begitu pula jika melakukan perekaman saat rentang waktu  setelah pukul 18.00 WIB.,”tegasnya

Plt. Kepala Pusat Dokumentasi dan Data Ilmiah LIPI, Hendro Subagyo menjelaskan pemberlakuan sistem ‘ Mobile Presensi’ sebagai back up  ‘Finger Print’ wajib di terapkan oleh seluruh pegawai LIPI mulai 1 November 2019. Ia menegaskan bahwa hanya satu nomor handphone yang diperkenankan untuk didaftarkan. (mtr/ed:drs)

Lima Satuan Kerja LIPI Diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta, Humas LIPI. Tim penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan desk evaluasi pada lima satuan kerja LIPI, yaitu: Biro Kerjasama, Hukum dan Humas (BKHH);  Balai Media dan Reproduksi (BMR); Pusat Penelitian Biologi, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali, pada hari Rabu (9/10) di Jakarta.

Gunadi, mewakili Inspektur LIPI, menyatakan kesiapannya untuk tahap evaluasi Reformasi Birokrasi. Dirinya juga menyebutkan bahwa LIPI baru baru ini telah mewujudkan zona integritas (ZI) dengan meraih  predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “WBK diperoleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, sementara predikat  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diperoleh Pusat Konservasi Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi," jelasnya.Gunadi menegaskan, ini merupakan  bukti kesungguhan LIPI telah membangun zona integritas dan kali ini telah terpilih lima satuan kerja yang terbaik di lingkungan LIPI, semoga dapat menjadi contoh untuk satuan kerja yang lain.

Dwi Slamet Riyadi dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyanggupi usulan lima satuan kerja LIPI untuk penilaian WBK. "LIPI tahun sebelumnya sudah pernah mendapat predikat ZI, jadi sudah ada contoh," jelasnya.Slamet mengatakan, desk evaluasi dilakukan terlebih dahulu untuk memudahkan dilakukan ke tahap survei. "Apabila survei berjalan lancar, baru ditindak lanjuti dengan pengamatan di lapangan," terangnya.

Pada kesempatan terpisah, Plt. Kepala BKHH, Mila Kencana menjelaskan alasan BKHH mencanangkan ZI. “BKHH adalah biro terdepan di LIPI yang melakukan pelayanan publik baik internal maupun eksternal. BKHH merupakan salah satu pokja (kelompok kerja) dalam layanan public,” sebutnya. “Dalam penilaian internal yang dilakukan Inspekstorat yang sudah diajukan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 nilai BKHH adalah 71,46 tentunya dengan beberapa catatan yang diperlukan untuk perbaikan kedepan, sehingga di tahun 2019 ini, nilai yang diperoleh yaitu 82,96,” papar Mila.

Pelaksana RB ZI LIPI Press, Risma Wahyu Hartiningsih, menyampaikan bahwa LIPI Press sudah melakukan ZI di tahun 2015, dan ada perbaikan pencanangan dokumentasi ZI di tahun 2016.” Tahun 2017, kami mulai masuk di RB Menpan. Tahun 2018, kami sudah mengikuti visitasi, dan tahun ini masih diusulkan, dan semoga harapannya terus berlanjut,” tuturnya.  (dsa,mtr/ ed:drs)

Survei RB LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Survei RB LIPI