REFORMASI BIROKRASI LIPI

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi Pelayanan Reformasi Birokrasi di LIPI telah dilakukan sejak 2010 dan berupaya menyempurnakan serta meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi. Hal ini tercermin dari hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB yang terus meningkat.

Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Roadmap Reformasi Birokrasi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan LIPI.


Peta jalan ini dikembangkan dari Agenda penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) terhadap pelaksanaan RB LIPI diperiode sebelumnya. Penyusunan peta jalan merupakan kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga, termasuk LIPI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi Peta Jalan ini sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan LIPI Tahun 2015-2019. Panduan inipun memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI. Diharapkan dengan adanya Peta Jalan ini dapat meningkatkan kualitas dari reformasi birokrasi baik di tingkat satuan kerja, Kedeputian/Settama, maupun LIPI.


Peta Jalan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2015—2019 dapat diunduh di tautan berikut 

 

Zona Integritas

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI ini merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan professional. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian, LIPI juga memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Indeks Kepuasan Masyarakat

Berita RB

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PPID Dituntut Tak Hanya Merespon Informasi




























Bogor, Humas LIPI. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bagian dari badan publik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2010 telah melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan menunjuk PPID yang dibantu PPID di kawasan-kawasan satuan kerja LIPI. “Setiap tahun LIPI berupaya meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka PPID saat ini tidak hanya dituntut untuk hanya merespon permohonan namun juga mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa-sengketa informasi,” ujar Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries pada Rabu (19/6) di Bogor, Jawa Barat.

Nur menjelaskan, pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada tahun lalu, LIPI mendapat predikat Menuju Informatif dengan nilai 86,69 dari 39 badan publik yang berpartisipasi dalam kategori Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Total badan publik yang dinilai berjumlah 460 badan publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. “Kami berharap tahun ini skornya bisa meningkat lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana mengungkapkan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme tata pemerintahan yang terbuka. “Sebagai negara demokrasi makan prinsip keterbukaan informasi mesti dijalankan meski ditiap-tiap negara berbeda penerapannya,” jelas Gede.

Menurut Gede, sebagai badan publik LIPI harus transparan karena semua kegiatan LIPI dibiayai dan berimplikasi kepada publik. “LIPI harus menghadirkan semua data kecuali informasi yang dikecualikan,” tutupnya. (fz)

Tingkatkan Pelayanan Publik: Kebun Raya Bogor LIPI dievaluasi oleh Kemenpan RB

Bogor, Humas LIPI. Untuk semakin meningkatkan pelayanan public, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Kebun Raya Bogor LIPI. "Kami selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik untuk pengunjung Kebun Raya Bogor. Tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjaga kenyamanan pengunjung karena luasnya area kebun raya ini," jelas R. Hendrian, Plt. Kepala P2KT KR LIPI saat menerima evaluator Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa (2/7) di Bogor.

Hendrian menambahkan, saat ini Kebun Raya Bogor telah menjadi destinasi wisata alam masyarakat. Selama setahun kemarin tercatat lebih dari 1,2 juta pengunjung di Kebun Raya Bogor. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. "Penambahan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun telah diantisipasi dengan penambahan fasilitas pelayanan publik dan diharapkan bisa membuat pengunjung nyaman," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan kebijakan Kemenpan RB, Damayani Tyastianti, mengatakan proses evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengisian kuesioner secara online dan tahap kedua adalah kunjungan evaluator. Selanjutnya akan dibandingkan dengan kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan Kebun Raya Bogor. "Pada evaluasi ini diharapkan adanya peningkatan fasilitas pelayanan publik Kebun Raya Bogor dibandingkan sebelumnya, sehingga pelayanan publik bisa lebih optimal", katanya.

Sebagai informasi, saat ini layanan publik P2KT KR LIPI telah memiliki 17 (tujuh belas) pelayanan publik yang 12 (dua belas) diantaranya bisa diakses melalui online dan 5 (lima) layanan publik dapat dikunjungi melalui Visitor Center. (lyr,ed:dig)

Internalisasi RB LIPI tahun 2019

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan Program Internalisasi Reformasi Birokrasi yang dimulai tanggal 17 Mei 2019 – 24 Mei 2019 di kampus LIPI wilayah Bogor, Jakarta, Serpong dan Bandung. Kegiatan ini sebagai sarana agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan LIPI mengetahui dan memahami arah kebijakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan/unit kerja masing-masing. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.

“Pegawai LIPI sebagai ASN sudah dan harus wajib mewakafkan kebebasan dalam taraf tertentu, hal ini karena semua yang ada di lembaga adalah milik masyarakat dengan sehingga apa yang diputuskan oleh negara harus dilakukan oleh LIPI,” ujar Handoko. Dirinya juga meminta kepala satuan kerja LIPI untuk proaktif mencari tahu kebijakan apa yang ada, membaca dan mencari tau permasalahan yang ada serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Acara internalisasi ini dilanjutkan dengan penyampaian laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI ditahun 2018 yang disampaikan oleh Nur Tri Aries Suestiningtyas selaku Sekretaris Utama LIPI. “Di tahun 2019 ini amanat  dari Kementerian PANRB bahwa pelaksanaan RB di LIPI sudah tidak lagi hanya sebatas pemenuhan dokumen,” ujar Nur. Dirinya meminta pelaksanan RB di LIPI harus dapat mengukur kinerja pegawai LIPI yang sesungguhnya dengan didukung dengan sistem penilaian berbasis elektronik.

Rahmi Lestari Helmi selaku ketua Pokja Manajemen Perubahan menjelaskan bahwa pokja MP sedikit berbeda dengan pokja RB lainnya karena lebih bersifat intangiblw. “Reformasi Birokrasi berkaitan erat dengan agen perubahan, dimana diharapkan Kepala LIPI menjadi Change Sponsor dan model dari agen perubahan untuk itu diperlukan komunikasi dan harmonisasi serta sinergisitas bersama”ujarnya.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Hiskia selaku Inspektur LIPI yang menjelaskan bahwa PMPRB 2.0 hanya ada 3 tahap dimana tahap pertama dilakukan oleh LIPI yang akan dilakukan oleh Sestama LIPI, sedangkan PMPRB 2.5 memiliki 4 tahapan dimana tahap pertama dari kedeputian menginput data untuk dilakukan penilaian ke Inspektorat, selanjutnya tahap kedua dilakukan penilaian dari instansi ke instansi dan tahap ketiga adalah Sestama melakukan submit ke Kementerian PANRB. Dalam acara ini pula, Inspektur LIPI menyampaikan hasil PMPRB LIPI mendapat nilai 97,25 dimana pengungkit 54,07 dan hasil 43,18 namun setelah dikembalikan ke Sestama dan direview nilai LIPI menjadi 86,77 yang selanjutnya akan disubmit ke KemenPANRB. Untuk masing-masing kedeputian memiliki nilai pengungkit sebagai berikut : Jasil 33,40%, Kedeputian IPH 33,42%, Kedeputian IPK 32,99%, Kedeputian IPSK 29,40%, Kedeputian IPT 33,01%, Sestama 34,29%.