ASEAN dan Isu Laut China Selatan

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

DESKRIPSI SINGKAT

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konflik Laut Cina Selatan (LCS) dalam kerangka ASEAN dan kepentingan serta peran Indonesia dalam upaya mendorong terjadinya transformasi konflik menuju tata kelola keamanan regional di Asia Timur. Isu LCS akan berdampak pada arsitektur regional kawasanini dan telah menjadi salah satu agenda resmi isu strategis di forum ASEAN. Isu ini juga menjadi semakin penting terkait dengan keputusan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan “Silk Road Economic dan Maritime Silk Road.”
 
Pendekatan transformasi konflik dalam kasus LCS menjadi tepat karena dasar klaim sejarah yang belum sepenuhnya dapat diputuskan keabsahannya. Selain itu, hampir semua laporan dan dokumen yang membahas mengenai isu LCS cenderung hanya fokus pada pembahasan dan analisa mengenai konflik antarnegara pihak. Padahal, tidak sedikit upaya Indonesia untuk memfasilitasi forumforum pertemuan dan diskusi sebagai langkah preventif (preventive diplomacy) agar tidak terjadi konflik terbuka di kawasan itu, kalau memang tidak mungkin mengakhiri konflik di kawasan itu.
 
Dengan pendekatan transformasi konflik, kehadiran sebuah asas perilaku atau code of conduct (COC)bagi Tiongkok dan negara-negara ASEAN menjadi semakin penting dan relevan, karena dinamika konflik di LCS memiliki banyak peluang yang dapat dikelola menjadi kerjasama yang bermanfaat bagi negara-negara pihak, maupun negara-negara lain yang tidak terlibat di dalam konflik LCS. Oleh karena itu, sebagai bagian dari transformasi konflik di LCS, pandangan negara-negara ASEAN yang menjadi non-claimant. (selain Indonesia) di LCS, perlu diperhatikan.
 
Meskipun juga tidak setiap negara anggota ASEAN dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, bekerjasama membangun kawasan LCS ataupun kerjasama penelitian dan pengembangan mengenai potensi sumber daya alam di kawasan itu. Kepentingan internasional (nonresident countries) terhadap LCS dalam hal SLOCs dan navigasi, seperti Amerika Serikat, perlu mendapat perhatian. Eksistensi isu LCS bukan untuk mengundang kehadiran AS di kawasan ini, namun guna tetap menjaga sentralitas ASEAN, peran AS dapat memperkuatrezim internasional untuk mengarahkan arsitektur keamanan di Asia Timur, melainkan lebih untuk dapat membantu menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
 
Di dalam pandangan strategis negaranegara pihak di LCS, wilayah ini memiliki nilai politis dan ekonomis. Namun, selain inisiatif Indonesia untuk memfasilitasi forum pertemuan, pendekatan bilateral lebih dominan dijalankan antara Tiongkok dengan negara-negara pihak di dalam konflik di LCS, kecuali dengan Taiwan. Secara regional, empat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam) yang terlibat di dalam konflik LCS pun cenderung mengesampingkan mekanisme regional ASEAN di dalam penyelesaian konflik. Selain mekanisme ASEAN semakin tidak di dalam konflik LCS menunjukkan bahwa di antara sesama negara anggota ASEAN masih terdapat perbedaan kepentingan yang juga memperlihatkan rasa saling curiga atau tidak percaya antarnegara dan atas kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik di LCS sesuai dengan norma dan nilai ASEAN. Dengan pembentukan Komunitas ASEAN (khususnya Komunitas Politik Keamanan ASEAN) pada Desember 2015, ASEAN harus semakin berperan di dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di LCS.