Hasil Temuan LIPI terhadap Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia

 
 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) selama tahun 2018 telah melakukan penelitian tentang intoleransi dan radikalisme di sembilan provinsi di Indonesia. Temuan kualitatif di sembilan provinsi menunjukkan intoleransi terhadap kelompok agama dan etnik yang berbeda lebih banyak terjadi dalam kehidupan politik dalam kehidupan sehari-hari. Temuan akhir Tim Peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan  LIPI akan dipaparkan dalam “Seminar Akhir Kegiatan Penelitian: Studi terhadap Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia” yang akan berlangsung pada Selasa, 4 Desember 2018 di Jakarta. 
 
Jakarta, 4 Desember 2018. Temuan penelitian ini menunjukkan menguatnya sentimen konservatisme agama di masyarakat bukan hanya sebatas ekspresi kultural dan ideologi, namun rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mendapatkan sumber daya ekonomi maupun politik. “Sebagai contoh adalah penggunaan isu-isu keagamaan dalam kontestasi politik di sejumlah daerah,” jelas Cahyo Pamungkas selaku Ketua Tim Peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan  LIPI.
 
Menurut Cahyo, penggunaan politik identitas yang masif di sejumlah daerah tersebut didukung oleh suatu ekosistem yang mendukung bagi transformasi otoritas keagamaan menjadi otoritas politik. “Hal itu terlihat dari semakin menguatnya lembaga-lembaga atau ormas-ormas keagamaan tertentu dalam ruang publik keagamaan yang dapat memiliki implikasi pada ranah politik,” ujarnya. Dirinya mengungkapkan, intoleransi dan radikalisme akhirnya tumbuh subur karena beberapa faktor dalam masyarakat. “Mulai dari lemahnya literasi dalam bermedia, fanatisme keagamaan yang tinggi, tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemeluk agama lain, serta tingkat sekulerisasi keagamaan yang rendah,” ungkapnya.
 
Kegiatan penelitian yang merupakan Program Prioritas Nasional Kajian Sumbu Pendek ini mencakup dua kegiatan utama yakni penelitian dan advokasi kebijakan. Kegiatan penelitian terdiri atas pengumpulan data lapangan dan penyusunan output laporan penelitian. Sedangkan kegiatan advokasi kebijakan mencakup kampanye publik. “Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah membangun dan memperkuat narasi-narasi positif mengenai ke-Indonesiaan dan kebangsaan, sekaligus melakukan counter discourse terhadap narasi negatif mengenai intoleransi dan radikalisme berbasiskan agama atau etnisitas,” jelas Cahyo.
 
Cahyo menerangkan, narasi positif bekerja untuk mengangkat hal-hal spesifik yang hilang akibat generalisasi, memberikan fakta-fakta, serta menempatkan isu yang dikonflikkan oleh narasi negatif dalam konteks kehidupan yang kongkrit. “Tahapan dari kampanye narasi positif adalah mendasarkan bahwa kita sedang bergerak untuk membangun suatu wawasan kebangsaan dan Ke-Indonesia-an yang toleran dan menghargai kebhinekaan. Adapun bahan-bahan kampanye publik membangun narasi positif ke-Indonesia-an menggunakan temuan-temuan hasil penelitian ini,” tutup Cahyo.
 
 

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Cahyo Pamungkas S.E., M.Si.
Diakses : 230    Dibagikan :