Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora Penting dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah

 
 
Kajian ilmu sosial dan humaniora memiliki beragam tantangan, terutama tatkala dipertanyakan sumbangsihnya. Bagi kalangan ilmuwan sosial dan humaniora sendiri, pertanyaan tentang sumbangsih membuat kegalauan karena seringkali dinilai melalui indikator keilmuan lain. Kendati begitu, peran ilmu sosial dan humaniora adalah signifikan, khususnya dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Untuk mengulas lebih dalam tentang peran dan hasil-hasil penelitian ilmu sosial dan humaniora, utamanya bidang kemasyarakatan dan kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan kegiatan Temu Mitra “Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri” pada Rabu, 29 November 2017.
 
Jakarta, 29 November 2017. Dari konteks keilmuan, ilmu sosial dan humaniora memiliki sifat sebagai penyeimbang karena sumbangannya tentang perubahan sosial, karakter, motivasi dan lainnya. Kontribusi hasil kajiannya pun diharapkan memberi sumbangsih dalam kesejahteraan masyarakat.
 
Khusus bagi hasil penelitian sosial dan humaniora di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan yang dilakukan LIPI, ada beberapa aspek cakupan yang menjadi isu utama. Aspek tersebut meliputi agama dan filsafat, multikulturalisme, hukum dan masyarakat, serta ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek ini telah didalami LIPI untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. “Kami melakukan kajian penelitian dan mengomunikasikan pada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab penelitian yang didanai oleh pemerintah,” ungkap Sri Sunarti Purwaningsih, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI.
 
Sri menjelaskan bahwa penelitian sosial dan humaniora yang dilakukan LIPI terkadang tampak sederhana, namun sebenarnya hasilnya dapat memberikan dampak yang signifikan. Sayangnya terkadang hasil penelitian itu kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
 
Untuk itu, diharapkan para pengambil kebijakan dapat lebih memperhatikan dan menghargai masukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. “Dengan kata lain, adanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada bukti ilmiah hasil penelitian. Dengan landasan tersebut, maka dapat mengurangi kebijakan yang memiliki kemungkinan gagal atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang,” jelasnya.
 
Di sisi lain, Sri juga menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara apa yang dipikirkan atau yang dibutuhkan oleh stakeholders dengan apa yang dikaji. “Kesenjangan ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara ilmuwan sosial dengan stakeholders, untuk menangkap kebutuhan stakeholders dalam penelitian yang akan dilakukan,” tuturnya.  
 
Sebagai solusinya, kepekaan dan kemampuan untuk menangkap kebutuhan serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan stakeholders sangat dibutuhkan. Bila itu sudah bersinergi dengan baik, maka penerapan kebijakan akan terhindar dari gesekan yang merugikan di masyarakat. Misalnya saja, kasus-kasus penolakan publik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan, seperti aksi demonstrasi hingga langkah hukum berupa gugatan judicial review, bisa dihindari. “Kasus-kasus itu menyiratkan banyaknya permasalahan dalam proses perumusan kebijakan, konten kebijakan, hingga implementasinya. Artinya, kebijakan itu terkadang masih kurang memperhatikan hasil kajian penelitian,” tutup Sri.
 
Keterangan Lebih Lanjut:
  • Sri Sunarti Purwaningsih (Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  LIPI)
  • Dwie Irmawaty Gultom (Kepala Bagian Humas, Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI)

Sumber: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Penulis: lyr
Editor: pwd,dig

Siaran pers ini disiapkan oleh Humas LIPI


 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI diolah dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Sri Sunarti Purwaningsih M.A.