Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Tingkatkan Geliat Industri Perfilman Nasional

 
 
Pemerintah memiliki kepentingan yang besar guna menjamin perkembangan sektor industri nasional. Salah satu sektor industri yang memperihatkan kemajuan yang pesat di bidang ekonomi kreatif yaitu sub sektor film, animasi dan video. Tentu saja, pertumbuhan sub sektor film, animasi, dan video akan semakin berarti jika sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi nilai tambah ekonomi nasional, jika proses pengerjaannya menggunakan sumber daya dalam negeri. Insentif fiskal (baik pajak dan non-pajak) dipercaya dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri film guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Untuk itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif akan mengupas tuntas Seminar Nasional “Strategi Kebijakan Insentif Fiskal Pada Industri Perfilman di Indonesia”, yang akan diselenggarakan pada Jum’at, tanggal 07 Desember 2018, di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid, Jakarta.
 
 Jakarta, 07 Desember 2018. Dorongan sisi permintaan dan penawaran membuat gairah produksi film Indonesia semakin meningkat. Harapan besar untuk mencetak film-film box office, mampu menciutkan risiko besar atas sepinya penonton di layar bioskop. Hampir setiap tahun, senias senias muda Indonesia mampu mencetak prestasi baik dalam kancah festival film dunia. “Banyak kota-kota memberikan ruang-ruang untuk pemutaran film baik dalam lingkup komunitas maupun kegiatan festival film daerah,” ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.
 
Agus mengatakan bahwa Pusat Penelitian Ekonomi LIPI melakukan studi ini di empat (4) provinsi yaitu: DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, kelompok diskusi terhimpun dan data sekunder dari beberapa instansi. Secara umum, studi ini menunjukkan bahwa ekosistem industri film nasional masih menghadapi banyak kendala mulai dari sumber daya manusia hingga ruang-ruang pertunjukan. “Sebetulnya pemerintah sudah banyak memberikan insentif bagi industri ini baik secara langsung dan tidak langsung, namun demikian tantangan sekarang yaitu bagaimana mengoptimalkan insentif yang ada,” jelas Agus.
 
Menurut Agus studi ini bertujuan untuk: (i) mendorong pertumbuhan pangsa pasar film nasional; (ii) mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas film nasional; (iii) mengurangi Biaya Produksi film; dan (iv) mendorong gagasan pembentukan Endowment Fund Pembiayaan Perfilman Nasional. “Penting untuk dipahami bahwa pemerintah daerah memegang peranan yang juga penting bagi perkembangan film daerah. Secara spesifik, pemerintah daerah memiliki banyak kesempatan untuk membangun sektor ini, mulai dari pemberian insentif pajak tontonan, dan membuka peluang bagi kehadiran bioskop-bioskop alternatif,” ungkap Agus.
 
Seminar nasional ini, akan mengupas tuntas akan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berkembang di industri perfilman nasional, “Secara khusus seminar ini juga melihat bagaimana kondisi insentif fiskal dan dampaknya bagi perkembangan film nasional,” pungkas Agus.
 
Seminar nasional ini direncanakan akan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala LIPI, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Wakil Ketua Badan Perfilman Indonesia, Produser Film, Direktur Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri Bekraf dan berbagai pemangku kepentingan di industri ini akan hadir dalam memberikan pandangan untuk membangun industri film nasional yang semakin dicintai oleh penonton nasional dan berdaya saing di lingkup global.
 
 
 Keterangan Lebih Lanjut:
  •  Agus Eko Nugroho  (Kepala Pusat Penelitian Ekonomi  LIPI)
  •  Dewi Nuryaningsih  (Staf Bagian Humas, Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI)

Sumber : Biro Kerjasama, Hukum dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ.
Diakses : 44    Dibagikan :