LIPI Bahas Situasi Kependudukan Indonesia 2021

 
 
Target dan sasaran pencapaian Bidang Kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan dipengaruhi oleh kejadian pandemi COVID-19. Dampak dari banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpengaruh terhadap capaian indikator ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).  Tantangan terberat di 2021 adalah upaya pengendalian penduduk akibat bertambahnya jumlah rumah tangga miskin.  Untuk membahas berbagai permasalahan kependudukan yang akan timbul di 2021, Pusat Penelitian Kependuduk LIPI kerja sama dengan Direktorat KIE BKKBN, Lembaga Demografi FEB UI, serta Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) akan menyelenggarakan webinar “Indonesian Demographic Outlook 2021: Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Sasaran RPJMN Bidang Kependudukan”, pada Selasa, 22 Desember 2020 melalui aplikasi zoom meeting dan live Streaming di kanal Youtube, mulai pukul 13.00 WIB.
 
Jakarta, 21 Desember 2020. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, mengatakan, merebaknya Pemutusan Hubungan Kerja akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor riil ekonomi Indonesia, mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat.”Masyarakat yang tergolong Near Poor akan jatuh miskin,” sebut Herry.

Herry menjelaskan, meningkatnya jumlah rumah tangga miskin akan berdampak signifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat, termasuk terkait upaya menekan kasus kematian ibu dan bayi, prelevansi stunting pada balita, hingga pencegahan penyebaran penyakit menular.” Hal ini berlawanan dengan target capaian RPJMN 2020-2024 Bidang Kependudukan yang didasarkan skenario kehidupan yang normal tanpa situasi bencana pandemi,” terangnya. Sebagai contoh target: Total Fertility Rate (TFR) 2024 sebesar 2,10, Angka kematian Ibu (AKI) 183/100,000, dan Angka Kematian bayi (AKB) 15/1000.

Dikatakan Herry, upaya berbagai  rencana kebijakan, program dan target untuk jangka pendek, menengah, dan panjang perlu mengakomodasi dampak yang ditimbulkan dari situasi ini. Misalnya, ia menyebutkan, program pemerintah yang diterima masyarakat berupa Bantuan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sasaran kepada Keluarga Harapan (PKH). “Pelaksanaan program antara lain bantuan beras, sembako, subsidi gaji pekerja berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah, Kartu Pra Kerja, hingga bantuan tunai bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi,” sebut Herry.

Sebagai langkah agar berbagai program tersebut dapat efektif mencegah dan menyelamatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah dari jurang kemiskinan di Indonesia. ‘Indonesian Demographic Outlook 2021’ akan mendiskusikan dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap Indikator Kependudukan Indonesia 2020 dan trend ke depan. Menurut Herry, acara ini merupakan hal penting bagi tim kolaborasi LIPI, BKKBN, FEB UI dan IPADI untuk memberikan sumbang saran berbagai alternatif dan solusi terkait problematika kependudukan.

Studi Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada Juni 2020 terkait dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan menunjukkan, masyarakat yang tergolong usia muda (15-24 tahun) dan tenaga kerja perempuan memiliki tingkat kerentanan paling tinggi akan kehilangan pekerjaan dan menganggur. “Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya,” jelas Ngadi, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Padahal, menurut Ngadi, tenaga kerja usia muda dan perempuan merupakan sasaran utama untuk mengoptimalkan capaian bonus demografi yang saat ini sedang dihadapi Indonesia.

Untuk membahas situasi Kependudukan 2021, akan hadir sebagai nara sumber Dr. Vivi Yulaswati, M,Sc (Staf ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan), Dr. Suhariyanto ( Kepala Badan Pusat Statistik), Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) Kepala BKKBN.
 


Sivitas Terkait : Dr. Herry Jogaswara MA
Diakses : 535    Dibagikan :