LIPI Petakan Permasalahan Jaminan Sosial di Sektor Informal

 
 
Hingga saat ini mayoritas penduduk dan rumah tangga di Indonesia bergantung pada sektor ekonomi informal. Namun, sektor informal masih dihadapi berbagai tantangan dan permasalahan, terutama pada aspek jaminan sosialnya. Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Kependudukan menunjukkan permasalahan jaminan sosial di sektor informal masih menghadapi persoalan di berbagai aspek. Temuan dalam riset akan disampaikan pada Diseminasi Hasil Penelitian dan Media Briefing “Jaminan Sosial Sektor Informal dalam Lensa Survei LIPI” pada Jumat, 20 Desember di Jakarta.
                    
Jakarta, 20 Desember 2019. Sektor informal merupakan penopang penyerapan tenaga kerja namun karena karakteristiknya yang lemah secara legalitas, tingkat produktivitas tenaga kerja dan upah yang relatif lebih rendah dari sektor formal sehingga kelompok ini masuk dalam kategori kelompok rentan. “Adanya jaminan sosial sangat penting untuk melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,” jelas Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Jogaswara.
 
Herry menjelaskan, jaminan sosial perlu mendapat perhatian utama mengingat pada 2018 data Survey Angkatan Kerja Nasional tercatat sekitar 57% penduduk di Indonesia berada pada aktivitas ekonomi informal. “Permasalahan terkait jaminan sosial kerap kali dihadapi di negara berkembang, termasuk Indonesia,” ungkapnya. “Belum semua masyarakat, khususnya dengan status kurang sejahtera sulit mengakses jaminan sosial,” tambahnya. Herry juga menjelaskan,  minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya jaminan sosial bagi kehidupan mereka menjadi salah satu persoalan.
 
Dirinya menjelaskan, kelompok informal memiliki tingkat segmentasi yang tinggi dan memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Hal itu membutuhkan strategi kebijakan yang mampu mengakomodir keseluruhan. “Pusat Penelitian Kependudukan LIPI telah melakukan penelitian mengenai permasalahan jaminan sosial di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur,” jelasnya. “Penelitian tersebut dilakukan mellaui metode survey, FGD, dan Interview mendalam,” terangnya.
 
Herry menjelaskan dengan adanya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional diharapkan dapat melindungi masyarakat secara luas. “Jaminan Sosial merupakan upaya perlindungan baik individu atau rumah tangganya daiam menjamin akses pelayanan kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, khususnya dalam hal hari tua, pengangguran, sakit, invaliditas, cedera akibat pekerjaan, persalinan atau hilangnya pencari nafkah,” pungkasnya.
 

 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Herry Jogaswara MA
Diakses : 291    Dibagikan :