Mendorong Pembangunan yang Bertanggung Jawab di ASEAN

 
 
Hingga saat ini, pilar ekonomi seakan tumbuh secara terpisah dari pembangunan komunitas negara-negara Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (ASEAN) secara keseluruhan. ASEAN harus memikirkan strategi pemerataan pembangunan melalui perlindungan, penghormatan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembangunan ekonomi yang inklusif serta penguasaan dan transfer teknologi (Tim Penulis Buku 50 Tahun ASEAN LIPI, 2017).
 
Jakarta, 08 Agustus 2017. Saat ini, pembangunan ekonomi di ASEAN menunjukan progress yang signifikan. Pada 2015, perkembangan ekonomi rata-rata ASEAN secara kolektif mencapai 5,2% dan ASEAN merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Bagi Indonesia sendiri, secara keseluruhan porsi perdagangan ke ASEAN mencapai USD 34,76 Milyar. Melalui skema Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan Indonesia beserta negara-negara anggota lainnya dapat memajukan pembangunannya dengan lebih optimal.
 
Namun, pembangunan ekonomi di ASEAN harus dimaknai lebih dari sekedar capaian finansial. Menilik kembali Deklarasi Bangkok 1967, pertumbuhan ekonomi harus memicu kemajuan sosial dan pembangunan budaya karena hal itu duduk bersandingan dalam poin pertama tujuan dan sasaran pendirian ASEAN. Maka, ASEAN berkewajiban untuk melakukan pembangunan yang bertanggung jawab dimana keberhasilannya juga dinilai dari tingkat pemberdayaan masyarakat (misalnya, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM). Dalam pembangunan yang bertanggung jawab, aktivitas entitas bisnis harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aspek yang tidak boleh luput dari perhatian bisnis.
 
Namun demikian, hingga saat ini pilar ekonomi seakan tumbuh secara terpisah dari pembangunan komunitas ASEAN secara keseluruhan. Warga negara ASEAN belum medapatkan kesempatan yang merata untuk berpartisipasi dan sekaligus memperoleh manfaat dari pembangunan. Padahal proses integrasi ekonomi perlu dukungan dari segenap masyarakat ASEAN. Dukungan itu bisa menjadi akselerator keberhasilan dan distribusi manfaat yang bisa diperolehnya. Keinginan untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang people oriented dan people centeredness masih perlu usaha yang terus menerus untuk dilakukan, karena melihat tingkat pemahaman masyarakat Indonesia atas MEA, baik masyarakat produsen maupun konsumen (masyarakat umum) masih relatif rendah (Tim SURVEI ASEAN LIPI, 2015).
 
ASEAN juga memiliki masalah ketimpangan pembangunan dimana tidak semua negara-negara anggota akan diuntungkan dengan pembangunan sektor-sektor prioritas yang sudah ditentukan di Vientiane, Laos pada 2004. ASEAN harus memikirkan strategi pemerataan pembangunan melalui perlindungan, penghormatan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pembangunan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kapasitas inovasi dan kapabilitas serta transfer teknologi. Secara khusus, peran Iptek dalam pembangunan bidang ekonomi sebenarnya sudah masuk dalam ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) yang merupakan cetak biru kerjasama Iptek di ASEAN.
 
Bahkan kini, terdapat pula indikasi adanya dampak negatif pertumbuhan ekonomi di ASEAN yang secara langsung mengancam masyarakat. Kasus-kasus perlakuan buruk atas pekerja migran merupakan sebuah contoh nyata yang sudah berlangsung begitu lama dan telah menyebabkan ketegangan hubungan Indonesia dan Malaysia. Kasus lainnya adalah perbudakan manusia di sektor perikanan terjadi di Benjina, Maluku yang  menjerat nelayan-nelayan dari Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand.
 
Untuk menanggulangi hal tersebut, ASEAN harus memastikan ditanamkannya konsep pembangunan yang bertanggung jawab, melalui:
  1. Melakukan penguatan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN dengan secara khusus menambahkan bagian mengenai tanggung jawab bisnis dalam penguatan masyarakat.
  2. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif melalui penyediaan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi, konektivitas, dan fair trade.
  3. Mengimplementasikan secara lebih sistematis rencana penguatan dan peningkatan peran Iptek dan inovasi dalam pembangunan MEA yang telah tertuang dalam APASTI melalui peningkatan peran dalam rantai nilai global, partisipasi dalam aktivitas bernilai tambah tinggi dan berbasis pengetahuan (knowledge based activity), serta kapasitas inovasi sektor bisnis untuk mendukung daya saing.
 
 
Keterangan Lebih Lanjut:
  • Tri Nuke Pudjiastuti (Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI)
  • Khanisa (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI)
  • Lidya Christin Sinaga (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI)
  • Isrard (Kepala Bagian Humas, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI)

Sumber: Kedeputian Bidang IPSK LIPI
Penulis: pwd
Editor: isr

Siaran pers ini disiapkan oleh Humas LIPI


 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.
Diakses : 357    Dibagikan :