Penanganan Pascabencana Jadi Tahapan Penting untuk Kehidupan Penyintas Bencana

 
 
Penanganan pascabencana menjadi tahapan penting bagi para penyintas atau korban yang selamat dari bencana untuk menentukan apakah mereka dapat kembali ke kehidupan normal (build back), menjadi lebih baik (build back better), atau bahkan menjadi lebih terpuruk (collapse). Selama ini, perencanaan pemulihan pascabencana lebih banyak difokuskan pada aspek infrastruktur fisik. Padahal, aspek sosial tidak dapat ditinggalkan mengingat penyintas bencana merupakan kelompok yang terdampak langsung dan selanjutnya harus berusaha pulih setelah bencana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Penelitian Kependudukan melakukan kajian penanganan pascabencana di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah yang hasilnya akan disampaikan pada Selasa, 15 Januari 2019 di Jakarta.
 
Jakarta, Humas LIPI. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemulihan pascabencana, khususnya terkait dengan tempat tinggal dan sumber penghidupan, dengan menggunakan pendekatan people-centered. “Pendekatan ini  mengutamakan aspek penduduk dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk dan optimalisasi potensi lokal yang ada untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana,” jelas Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti. Menurut Tri Nuke, pengabaian terhadap karakteristik lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana akan menyebabkan munculnya risiko baru akibat kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang baru setelah terjadinya bencana.
 
Hasil kajian ini menegaskan bahwa permasalahan dalam penanganan pascabencana memerlukan kajian yang terintegrasi dan multidisiplin dengan menempatkan ilmu pengetahuan sosial sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. “Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI sedang membangun Pusat Kebencanaan yang akan memfasilitasi berbagai kajian kebencanaan dengan menekankan pada koordinasi kegiatan penelitian sehingga memberikan hasil yang optimal untuk pengelolaan bencana,” ujar Nuke
 
Kajian ini sendiri memberikan dua rekomendasi utama untuk aspek pemulihan tempat tinggal dan sumber penghidupan (livelihood). Untuk pemulihan tempat tinggal, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Gusti Ayu Ketut Surtiari menekankan konsep aman, nyaman, sehat, dan berfungsi pemulihan psikis dalam pemulihan tempat tinggal. “Perlu pengawasan dalam menjaga kualitas sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para penyintas tidak menjadi lebih rentan tetapi dapat kembali perlahan ke kehidupan yang normal,” ujarnya.
 
Dirinya juga menegaskan pentingnya informasi akurat tentang mikrozonasi untuk menyesuaikan tempat tinggal dengan tingkat kerawanan terhadap  bencana. “Informasi yang komprehensif terkait kerawanan terhadap bencana di tempat tinggal sebelum bencana serta rencana lokasi untuk pembangunan hunian baru  akan membantu proses dalam keberhasilan relokasi,’ jelas Gusti Ayu. Hasil penelitian juga merekomendasikan perlunya koordinasi antara pengembang atau donatur hunian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.
 
Terkait pemulihan sumber penghidupan, tim peneliti memetakan tiga sumber mata pencaharian utama di Palu, Sigi, dan Donggala yang terdampak bencana, yakni pertanian, perdagangan, dan perikanan laut. Terkait sektor pertanian, hasil penelitian memberi rekomendasi perlunya penentuan status lahan pertanian yang hilang serta besarnya kompensasi akibat bencana sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha tani bagi pemiliknya.
 
Untuk sektor kelautan, rekomendasi yang diberikan tim peneliti adalah  adanya bantuan kepada nelayan tradisional berupa peralatan. “Juga sarana untuk  menyimpan ikan agar tetap segar yang bisa digunakan oleh istri-istri nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan suaminya,” ungkap Gusti Ayu. Sedangkan untuk sektor niaga. Hasil penelitian merekomendasikan pentingnya bantuan modal dan tempat usaha untuk pedagang yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis usaha dagang dan skala usahanya. “Juga penyediaan dan peningkatan akses informasi, modal, keterampilan, teknologi dan akses pasar yang lebih luas bagi penyintas serta pembimbingan dalam kegiatan usaha,” tutupnya.

penulis:rdn
editor:fza

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.