Perpindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya pada Kehidupan Sosial Penduduk

 
 

Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Proses perpindahan dinilai akan  memberikan banyak dampak dalam berbagai sisi, termasuk sosial kependudukan. Perubahan tersebut tidak akan dapat dihindari, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penduduk, budaya, agama, ekonomi, politik dan ketimpangan sosial. Untuk membahas lebih lanjut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Kependudukan menyelenggarakan Seminar Nasional “Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk” pada Kamis, 28 November 2019 di Jakarta.

Jakarta, 28 November 2019. Salah satu aspek penting dalam rencana pemindahan tersebut adalah dinamika penduduk .“Pemindahan ibu kota negara  tidak hanya tentang perubahan pusat kegiatan pemerintahan, namun juga dinamika kependudukan baik di tempat asal maupun tempat tujuan,” terang Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti.

Nuke menyebutkan, pemindahan ibu kota negara  nantinya akan dibarengi dengan perpindahan penduduk, terutama dimulai pegawai pemerintah. “Implikasi perpindahan dalam hal,kependudukan seperti aspek infrastruktur perumahan, ketenagakerjaan, dinamika sosial, dan etnisitas tentu akan memberikan dampak bukan hanya bagi pendatang namun juga penduduk setempat,” ujar Nuke. Dirinya menyebutkan,  potensi penduduk pendatang kelas menengah yang bersinggungan dengan kapasitas masyarakat pedesaan di sekitar ibu kota negara  menjadi salah satu contoh potensi masalah yang tidak boleh diabaikan, juga migrasi spontan yang terjadi. 

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara memprediksi masa transisi kependudukan di ibu kota baru dapat menimbulkan berbagai persoalan baru. “Persoalan-persoalan tersebut dapat muncul karena adanya dinamika antaretnis, agama, budaya dan ketimpangan antarwilayah,” ujar Hery. Selain itu, terkait bonus demografi, khususnya daya tampung untuk angkatan kerja di daerah baru. Dirinya menjelaskan, pengabaian terhadap implikasi pemindahan ibu kota negara  dan kependudukan tentu dapat menghambat proses pemindahan.

Seminar Nasional Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk” ini bertujuan untuk mengetahui proses kependudukan yang terjadi akibat perpindahan ibu kota negara beserta implikasi yang dapat ditimbulkan pada kehidupan sosial penduduk setempat dan pendatang. “Pembahasan ini penting untuk mengatisipasi potensi konflik serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota negara,” jelas Herry.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara LIPI, Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. “Seminar ini mencoba menawarkan perspektif kependudukan yang di dalamnya melihat berbagai variabel demografis seperti migrasi dan tingkat kelahiran,” tutupnya. 


Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Herry Jogaswara MA
Diakses : 203    Dibagikan :