Rekomendasi Ilmiah dalam Penyusunan Kebijakan Mitigasi Bencana

 
 
Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dinilai rentan terhadap pengaruh perubahan iklim yang  dapat memicu bencana alam seperti badai, hujan lebat, banjir, dan tanah longsor. Komunitas ilmiah dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat pembuatan kebijakan untuk mitigasi pengurangan risiko bencana den perubahan iklim. Untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan pelibatan peneliti dan akademisi dalam proses pembuatan rekomendasi dan kebijakan untuk memperkuat peran sains, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menyelenggarakan kegiatan “Focus Group Discussion On Role Of  Academic and Scientific Institutions in Polcymaking for Disaster Risk Reduction and Climate Action In Indonesia yang akan diadakan pada Rabu, 27 Maret 2019 di Jakarta.
 
Jakarta, 27 Maret 2019. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 secara eksplisit menjelaskan peran penting peneliti dan akademisi sebagai roda penggerak penting dalam meningkatkan pemahaman risiko bencana dan mendorong pembuatan kebijakan yang berbasis sains. “Hal ini sesuai dengan amanat Sustainable Development Goals 2015-2030 yang menekankan keterlibatan multi-sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih.


Menurut Sri, saat ini mulai ada peningkatan kebutuhan akan pertimbangan ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan. “Proses di mana pengetahuan pakar dihasilkan, dikomunikasikan, dan digunakan oleh para pembuat kebijakan, terutama dalam mengurangi dampak bencana dan perubahan iklim, masih belum tergali baik secara akademis maupun dalam praktiknya,” jelas Sri.


Dirinya mencontohkan, di Filipina masih banyak yang belum mengetahui peran pakar dalam siklus pembuatan kebijakan mulai dari penetapan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.. “Penting bagi kita untuk belajar dari pengalaman negara-negara Asia Tenggara lainnya tentang sejauh bagaimana para pakar akademis dan ilmiah dapat mendukung pembuatan kebijakan untuk pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim,” jelas Sri. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, kegiatan FGD ini secara khusus bertujuan untuk mencatat pengalaman para pakar dalam memberikan saran kebijakan yang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim yang relevan kepada pemerintah.

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Lely Nurhidayah menjelaskan pentingnya membuat peta jaringan pakar terkait pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim di Indonesia. “Tujuannya mengidentifikasi tantangan dan memberikan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.”
 
Sebagai
informasi, FGD Role Of  Academic and Scientific Institutions in Polcymaking for Disaster Risk Reduction and climate Action In Indonesia terselenggara atas kerja sama LIPI melalui Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan dengan University of the Philippines – Resilience Institute (UP-RI), University of the Philippines–National College of Public Administration and Governance (UP-NCPAG), International Network for Government Science Advice (INGSA), dan Integrated Research on Disaster Risk (IRDR). 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Sri Sunarti Purwaningsih M.A.
Diakses : 571    Dibagikan :