Urgensi Mitigasi dan Pendidikan Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana

 
 
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Kondisi geografis menjadikan Indonesia sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Pendidikan dan mitigasi bencana menjadi elemen penting untuk mengurangi risiko bencana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Kependudukan akan menyampaikan hasil penelitian terkait pengurangan risiko bencana yang dilakukan di Medan, Jambi, dan Surabaya kegiatan Media Briefing yang akan dilaksanakan pada Kamis, 27 Desember 2018 di Jakarta.
Jakarta, 27 Desember 2018. Pasca kejadian tsunami di Selat Sunda pada Sabtu (22/12), Presiden Joko Widodo meminta agar pendidikan bencana masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Sebelumnya pada tahun 2017, United Nations International Strategy for Disaster Reduction merinci komponen-komponen penting yang harus dipenuhi dalam pengurangan risiko bencana, antara lain interaksi dengan sumber bencana, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas. “Setiap kejadian bencana selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran baru yang penting. Instruksi Presiden adalah momentum tepat karena kecenderungan masyarakat kita cenderung cepat melupakan bencana,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Jogaswara.

Menurut Herry, masyarakat lokal sebetulnya punya potensi pengetahuan karena mereka punya kedekatan dengan alam. “Namun jika ada kejadian-kejadian luar biasa, mereka belum tentu siap. Karena itu diperlukan pendidikan bencana yang sesuai dengan karakteristik dan diperbarui sesuai dengan kejadian-kejadian bencana terbaru dan latihan secara terus menerus sehingga akan terus dengan muda diingat,” tuturnya.

Penelitian di Jambi menyoroti isu kebakaran hutan dan banjir. Peneliti menemukan fakta upaya mitigasi bencana masih terbatas . Rumah-rumah penduduk desa yang umumnya bertiang dan terbuat dari papan kayu relatif aman terhadap banjir, tetapi tidak mampu melindungi dari asap kebakaran hutan dan lahan. “Penduduk belum memahani konsep safe house yang aman saat bencana banjir dan kebakaran hutan. Padahal ini sangat dibutuhkan, terutama oleh kelompok rentan seperti bayi dan balita, anak-anak dan lansia,” jelas Herry. Ia mendesak pemerintah untuk mendorong kepedulian penduduk dan melakukan upaya mitigasi struktural secara optimal misalnya dalam perbaikan tanggul penahan banjir. “Juga integrasi program dan kegiatan serta pembentukan berbagai kelembagaan masyarakat untuk mencapai tujuan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jambi,” jelasnya.

Sementara di Surabaya dan Medan, hasil penelitian menyatakan ancaman banjir karena faktor curah hujan dan perubahan lingkungan terutama penggunaan lahan yang tidak terkontrol akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. “Kedua kota ini berada di wilayah pesisir dan sekaligus merupakan daerah hilir dari aliran sungai besar yang mengakibatkan risiko tinggi terhadap banjir. Kejadian banjir semakin meningkat dengan cakupan wilayah terdampak yang semakin luas,” jelasnya.

Hasil studi menunjukkan penduduk menghadapi risiko banjir yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap bencana tersebut. “Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, budaya dan kepercayaan,” ujar Herry. Ia menjelaskan, penduduk di Surabaya mempersepsikan risiko banjir lebih rendah daripada penduduk kota Medan. Hal ini disebabkan pemerintah kota Surabaya sangat aktif dalam membangun mitigasi struktural. Penduduk Surabaya telah merasa terlindungi karena pemerintah kotanya telah bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurangan risiko melalui pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang masif. “Sebaliknya penduduk di Kota Medan memiliki persepsi risiko banjir yang tinggi karena upaya pengurangan risiko banjir oleh pemerintah kotanya masih sangat terbatas, lebih fokus pada pascabencana,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, gambaran dari kondisi di Kota Surabaya dan Medan memberikan pelajaran upaya pengurangan risiko harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah kota dan penduduk. “Upaya mitigasi struktural dan non-struktural harus dilakukan secara bersama oleh semua stakeholder yang terkait tidak hanya pemerintah kota dan penduduk saja tetapi juga stakeholder lain yang dapat membantu meningkatkan kapasitas penduduk di Kota Surabaya serta mendukung upaya mitigasi struktural pemerintah Kota Meda,” tutupnya. 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Herry Jogaswara MA