Lewat Jalur Inpassing, Peluang PNS Menjadi Peneliti Terbuka

 
 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melansir Peraturan Kepala (Perka) LIPI No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) melalui Inpassing (Penyesuaian). Lewat peraturan ini, kesempatan bagi para PNS bukan peneliti menjadi Pejabat Fungsional Peneliti terbuka lebar. Regulasi tersebut memungkinkan para PNS untuk diangkat sebagai Peneliti sesuai minat dan kompetensinya dalam penelitian iptek tanpa harus memulai dari awal. Dokumen regulasi ini dapat diunduh dan dilihat lebih detil di http://jdih.lipi.go.id/peraturan/2017_perka_5.pdf.   
 
Jakarta, 2 Agustus 2017. Adanya Perka LIPI No. 5 Tahun 2017 ditujukan untuk memberi kesempatan kepada mutiara-mutiara terpendam yang memiliki talenta unggul untuk berkontribusi sebagai Peneliti di berbagai lembaga pemerintah. “Regulasi ini diharapkan mampu menambah jumlah peneliti di Indonesia yang masih rendah saat ini,” kata Wakil Kepala LIPI, Bambang Subiyanto.
 
Menurutnya, LIPI memiliki kepedulian yang tinggi atas fakta rendahnya jumlah Peneliti PNS di Indonesia yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. Terlebih dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terjadi pengurangan signifikan jumlah Peneliti di jenjang Madya akibat penurunan usia pensiun bagi Peneliti Madya menjadi 60 tahun dari sebelumnya 65 tahun.
 
Pengurangan Peneliti Madya yang tidak direncanakan itu diperkirakan akan menimpa sekitar 556 orang, lebih kurang 20% dari total jumlah Peneliti Madya. Sesuai karakter kepenelitian, Peneliti Madya merupakan lapisan sumber daya manusia (SDM) paling produktif sebelum mencapai kematangan paripurna di jenjang Peneliti Utama. Dilain pihak, pemerintah masih memberlakukan moratorium penerimaan PNS baru, termasuk untuk Peneliti sejak 2015.
 
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Laksana Tri Handoko menyebutkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang sedang dilakukan saat ini adalah menyusun regulasi JFP yang baru. Tujuan regulasi baru itu untuk menyesuaikan dengan standar dan norma penelitian global, serta mereduksi proses administrasi secara signifikan. “Diharapkan ini akan dapat memotivasi dan meningkatkan gairah para Peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas sebagai landasan peningkatan kemampuan berkompetisi bangsa Indonesia secara global,” ungkap Handoko.
 
Hal ini mengingat bahwa aktifitas penelitian di institusi swasta sekarang ini masih lemah. Oleh karena itu, harapan terhadap tabungan pengetahuan (knowledge asset) bangsa Indonesia tetap sebagian besar bersandar pada hasil dari penelitian oleh lembaga dan perguruan tinggi pemerintah. Keberadaan regulasi baru yang tengah disusun tersebut akan menjaga kesinambungan proses fundamental dari penguatan ekonomi berbasis inovasi iptek.
 
Selain itu, lanjut Handoko, LIPI juga mengusulkan rekrutmen Peneliti baru berkualifikasi tinggi (minimal S3) dan pernah/sedang berkarya di berbagai belahan dunia. Inisiasi ini sangat penting untuk mengimbangi pengiriman secara masif karya siswa Indonesia ke luar negeri, khususnya melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak 2012. Strategi rekrutmen kandidat Peneliti berkualifikasi S3, memiliki rekam jejak mumpuni, dan pengalaman studi serta bekerja di berbagai belahan dunia diharapkan menjadi motor pemercepat kegiatan penelitian di masa depan.
 
Untuk diketahui, jumlah Peneliti PNS saat ini hanya mencapai sekitar 4% dari total jumlah SDM iptek Indonesia yang didominasi oleh Dosen di berbagai perguruan tinggi. Meski secara persentase kecil, hanya para Peneliti PNS yang bisa diharapkan mendedikasikan seluruh waktunya untuk penelitian tanpa ada kewajiban lain. Peran ini sangat krusial mengingat penelitian modern, khususnya di bidang hard and engineering sciences, di era ini menyaratkan berbagai infrastruktur penelitian yang canggih dan harus dikelola secara profesional dan penuh waktu oleh ahli di bidangnya.
 
Terlebih dengan berbagai infrastruktur penelitian yang ada di LIPI saat ini sebagian besar dibuka pemakaiannya untuk publik, baik akademisi maupun industri. Sehingga fungsi lembaga penelitian seperti LIPI pada era sekarang tidak sebatas pada menghasilkan invensi dan inovasi iptek dari penelitian yang diakukan, tetapi juga sebagai penyedia platform bagi publik untuk mengeksplorasi kemampuan berinovasi tanpa harus menanggung resiko akibat investasi pada infrastruktur penelitian. Kemudahan melakukan inovasi dan berkreasi tanpa batas inilah yang diharapkan menjadi bibit technopreneur yang menunjang perekonomian Indonesia di era Industry 4.0.
 
 
Keterangan Lebih Lanjut:
- Bambang Subiyanto (Wakil Kepala LIPI)
- Laksana Tri Handoko (Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI)
- Dwi Eny Djoko Setyono (Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI)
- Nur Tri Aries Suestiningtyas (Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI)

Sumber: Pusbindiklat Peneliti LIPI
Penulis: pwd
Editor: isr


Siaran pers disiapkan oleh Humas LIPI

 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Prof.Dr.Ir. Bambang Subiyanto M.Agr.
Diakses : 234    Dibagikan :