Rekomendasi LIPI untuk Kebijakan E-Commerce Indonesia

 
 
Perkembangan e-commerce  memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia mencatat pada tahun 2018 nilai transaksi untuk e-commerce formal mencapai lebih dari Rp 77 trilliun.  Selain itu, e-commerce juga banyak menyerap tenaga kerja. Namun demikian, karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia, dengan maraknya dan mudahnya produk impor dan penjual asing masuk pasar Indonesia. Untuk membahas bagaimana sebaiknya pemerintah mengatasi hal tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi akan memaparkan hasil penelitian berjudul “Serbuan Produk Impor dan Penjual Asing pada e-commerce Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penyelesainnya, beserta Rekomendasi Kebijakannya pada Jumat, 13 Desember 2019 di Jakarta.
 
Jakarta, 13 Desember 2019, Saat ini dunia memasuki era perdagangan tanpa batas, pergerakan barang dan jasa menjadi sangat mudah.  Dampaknya, impor barang melalui e-commerce meningkat tajam. “Tren impor barang melalui e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Data dari Dirjen Bea Cukai menunjukan bahwa sepanjang 2018, secara rata – rata jumlah barang kiriman impor melalui e-commerce meningkat 10,5% per bulan sedangkan dari sisi nilai transaksi melonjak 22% dari tahun sebelumnya” terang Kepala Pusat Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.

Diungkapkan pula bahwa tren tersebut terjadi akibat dari mudahnya konsumen Indonesia untuk membeli barang dari luar negeri. Bahkan, beberapa platform e-commerce besar di Indonesia menyediakan fasilitas kepada penjual asing untuk membuka toko online di Indonesia. Terkait hal ini, LIPI mellaui Pusat Penelitian Ekonomi LIPI telah melakukan survey kepada 1.626 pembeli dan penjual online di seluruh Indonesia. Dua alasan utama konsumen berbelanja langsung dari luar negeri adalah karena produknya langka di pasar Indonesia dan harga barangnya yang relative lebih murah. “Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan cermat, maka hal tersebut mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual online di Indonesia,” ujar Agus.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, Nika Pranata, menambahkan berdasarkan beberapa temuan penelitian dan pembelajaran dari kasus Tiongkok, tim peneliti merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Dalam rangka melindungi produsen dan penjual online Indonesia, Dirjen Bea Cukai perlu untuk mengenakan PPN sebesar 10% kepada semua barang impor berapapun nilai transaksinya. “Hal ini untuk menciptakan kesetaraan perpajakan antara penjual dalam negeri dan penjual asing. Jika itu tidak dilakukan, maka untuk barang dengan harga di bawah 75 dollar AS, pelaku usaha dalam negeri akan kalah bersaing. Pada harga tersebut, penjual asing tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan transaksi di Indonesia dikenakan PPN sebesar 10%,” ungkap Nika.

Nika juga menambahkan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik maka pemerintah Indonesia bisa mengadopsi konsep desa e-commerce di Tiongkok yang diberi nama Taobao Village. “Taobao Village  terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Pemerintah bisa melakukan hal yang serupa dengan menggandeng marketplace dan pemerintah daerah” ujarnya.  
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Agus Eko Nugroho S.E.M.Appl.Econ.
Diakses : 238    Dibagikan :