Tata Kelola Litbang untuk Mendukung Daya Saing Nasional

 
 
Tata kelola kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia saat ini belum dapat sepenuhnya mendukung daya saing nasional. Kondisi ini diakibatkan asimetris pengetahuan dan pemahaman antar pelaku iptek, masih lemahnya koordinasi kebijakan iptek secara vertikal, dan tata kelola litbang yang belum terintegrasi secara horizontal. Untuk mengetahui kondisi terkini kebijakan iptek dan inovasi serta tata kelola litbang di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama STEPI (Science and Technology Policy Institute)-Korea Selatan akan mengadakan Seminar Indonesia STI Policy and Governance : Practices & Foreseeing Indonesia Future” yang akan diselenggarakan pada Selasa, 22 Oktober 2019 di Jakarta.
 
Jakarta, 22 Oktober 2019. Kebijakan iptek saat ini dinilai memiliki kecenderungan bias pada sisi penghasil iptek. “Kebijakan yang ada belum mampu mendorong terbangunnya sinergi antarpelaku iptek yakni pihak akademisi, bisnis, pemerintah maupun masyarakat,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Dudi Hidayat.
 
Dirinya menjelaskan, hasil kajian LIPI yang dilakukan pada tahun 2019 menyimpulkan kondisi tersebut  disebabkan kapasitas iptek Indonesia yang masih lemah dan tata kelola litbang yang belum efisien dan produktif. “Sektor iptek didominasi oleh sektor pemerintah dan beroperasi dalam sistem yang tertutup atau closed loop system,” ujar Dudi.
 
Saat ini, terang Dudi,  pengeluaran dan kegiatan litbang saat ini masih didominasi lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi pemerintah dengan sumberdaya yang terbatas. “Interaksi antarpelaku iptek pada tataran operasional juga terbatas, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan iptek belum didukung sistem insentif yang mampu meningkatan kapasitas iptek maupun interaksi antarpelaku iptek,” terangnya.
 
Dudi mengungkapkan, hubungan antara iptek dan pembangunan nasional di Indonesia masih mengalami pasang surut. “Di awal kemerdekaan, penguasaan iptek ditujukan untuk penguatan identitas atau kemandirian bangsa, kemudian mencapai puncaknya dengan penguasaan kemampuan teknologi tinggi yang dikaitkan dengan pembangunan industri strategis,” jelasnya.

Namun pada era selanjutnya, lanjut Dudi, pembangunan iptek mengalami stagnasi yang berakibat pada minimnya peran iptek mendukung daya saing bangsa dan mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). “Kondisi tersebut diindikasikan dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sumberdaya alam, tingkat inovasi yang belum tinggi, dan ekspor Indonesia didominasi oleh industri dengan intensitas litbang yang rendah,” ujarnya.
 
Berlakunya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) diyakini akan menjadi lompatan besar untuk perkembangan iptek di Indonesia. “Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong penguatan kapasitas iptek nasional untuk menjawab permasalahan bangsa, khususnya daya saing ekonomi,” ungkap peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Trina Fizzanty. Namun dirinya mengingatkan, belajar dari pelaksanaan undang-undang sebelumnya dan sejumlah persoalan tata kelola, maka implementasi UU Sisna Iptek  ini perlu dirancang dengan baik.
 
Sebagai informasi, kegiatan  ini merupakan salah satu dari program K-Innovation yang merupakan  kerja sama antara LIPI dengan STEPI (Science and Technology Policy Institute)-Korea Selatan untuk  memperkuat strategi ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dengan belajar aktif dari pengalaman Korea Selatan. Kerjasama ini telah berjalan sejak tahun 2017.
 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Ir. Dudi Hidayat M.Sc.
Diakses : 123    Dibagikan :