WNPG XI Rekomendasikan Angka Kecukupan Gizi dan Masukan Rumusan RPJMN 2020-2024

 
 
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 telah berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan rumusan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Utamanya adalah rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai acuan nasional. Hasil rekomendasi WNPG XI merupakan hasil pembahasan lima kelompok bidang yang pembagiannya disesuaikan dengan RAN PG 2017-2019, yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan beragam, peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta koordinasi pangan dan gizi. Hasil rekomendasi ini dibacakan dalam acara penutupan WNPG XI yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Juli 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.
 
Jakarta, 4 Juli 2018. WNPG XI telah menyepakati rekomendasi ilmiah terkait dengan AKG dengan rerata energi 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gram/kapita/hari. “Rekomendasi AKG dan AKP tersebut akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan RI dan menjadi acuan nasional untuk lima tahun ke depan. Adapun angka tersebut sangat strategis dalam menentukan standar-standar nasional, antara lain angka kemiskinan dan angka kerawanan pangan di Indonesia,” tekan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko.
 
Selain rekomendasi AKG dan AKP, WNPG XI juga menghasilkan rekomendasi ilmiah lainnya sebagai masukan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun detail hasil rekomendasi dari WNPG XI kali ini adalah sebagai berikut:

A. ASPEK REGULASI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
1. Diperlukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, guna dapat menjadi landasan yang kuat dan komprehensif untuk pangan dan gizi di tingkat pusat dan daerah.
2. Penjaminan keamanan dan mutu pangan dengan prinsip Good Regulatory Practices untuk penguatan program, pembinaan, dan pengawasan serta komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi (KIEA).
3. Penyempurnaan:
a. Angka Kecukupan Gizi (AKG), Acuan Label Gizi (ALG) dan istilah kategori status gizi pada Standar Antropometri.
b. Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan rerata energi 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari.
c. Penggunaan dan updating terus menerus Daftar Komposisi Pangan Indonesia (DKPI) untuk penilaian, perencanaan konsumsi dan penyediaan pangan dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan juga Poltekes Gizi seluruh Indonesia.
d. Keperluan Pangan untuk Medis Khusus yang berfungsi sebagai obat terkait paket manfaat sesuai INA-CBGs untuk masuk ke dalam Formularium Nasional dan Skema Pembiayaan JKN.
4. Penetapan pola kebutuhan pangan nasional dan daerah berdasarkan keragaman pangan lokal, peningkatan efisiensi fasilitas dan infrastruktur dalam rantai pangan untuk membuat harga komoditas pangan lebih terjangkau.
5. Penetapan Strategi Komunikasi untuk kampanye gizi seimbang dan isi piringku secara berkelanjutan guna perubahan perilaku pola asuh, konsumsi pangan, higienis pribadi, dan lingkungan bagi anak sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi menggunakan indeks gizi seimbang (healthy eating index). Pelaksanaannya melalui penyamaan lokus, fokus, dan jadwal dengan kampanye media, advokasi media, ceramah tokoh masyarakat dan agama, kunjungan rumah oleh Puskesmas, dan mobilisasi masyarakat. 

B. ASPEK KOORDINASI KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
1. Koordinasi efektif sejak perumusan kebijakan serta penyelarasan dokumen kebijakan dan perencanaan, dengan memastikan bahwa program terkait stunting di berbagai K/L dipertimbangkan sebagai prioritas, sehingga dapat dijamin anggarannya.
2. Penguatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, masyarakat madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi serta mitra pembangunan dalam melaksanakan pencegahan stunting terintegrasi.
3. Penyelarasan kebijakan yang mendukung penurunan stunting dari sisi produksi dan pengolahan pangan, serta distribusi dan konsumsi untuk penjaminan produk, kualitas, keamanan pangan yang terjangkau.
4. Kelembagaan Pokja standar mutu dan kecukupan gizi perlu ditingkatkan menjadi sekretariat nasional standar pangan dan gizi di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Memperkuat pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peranan Posyandu yang terintegrasi dengan PAUD dan kelembagaan lainnya di tingkat desa, serta penguatan pendampingan kepada keluarga dengan rawan gizi yang didukung oleh pembiayaan dana desa.
2. Pengembangan ekonomi lokal dan teknologi pengolahan pangan lokal, khususnya untuk remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, dengan mempertimbangkan pangan yang beragam dan bergizi. Demikian juga akses bantuan sosial pangan perlu memasukkan aspek keberagaman pangan, bukan hanya karbohidrat melainkan juga protein hewani dan nabati serta zat gizi mikro, utamanya zat besi, asam folat, zink, vitamin A, dan yodium.
3. Perubahan perilaku terhadap pola asuh dan konsumsi pangan serta higienis diri dan lingkungan melalui penetapan kunci utama untuk mendapatkan “Anakku Hebat, Bangsaku Kuat” dengan sasaran calon ibu (remaja putri), ibu hamil, dan ibu dengan anak balita. Kunci utama tersebut adalah konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman, kunjungan kehamilan dan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi terjadwal di fasilitas kesehatan, dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta pemanfaatan jamban yang sehat dan aman.
4. Penguatan enabling factors melalui peningkatan pendapatan keluarga, pemahaman dan kesadaran individu dan keluarga, serta kesadaran masyarakat terhadap perubahan pola konsumsi, pola asuh dan higienis pribadi dan lingkungan.

D. MONITORING DAN EVALUASI
Diperlukan surveilan dengan data yang valid, akurat, terus menerus yang dikumpulkan di desa oleh petugas kompeten dan didistribusikan di setiap level sesuai keperluan seperti keperluan intervensi di tingkat Puskesmas dan Kecamatan, keperluan perencanaan di tingkat kabupaten/kota, dan keperluan penyusunan kebijakan di provinsi dan pusat.

E. RISET
1. Penyusunan road map R&D ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang pangan dan gizi, berdasarkan hasil pemetaan (mapping) stunting di Indonesia yang terkait dengan lokalitas, mutu pangan, dan lain-lain.
2. Pengembangan model intervensi stunting dengan mempertimbangkan pengalaman sukses di dalam negeri atau mancanegara secara konsisten.
3. Penguatan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal dengan melibatkan peran akademisi serta industri sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi masyarakat. 

WNPG XI akan ditindaklanjuti dengan kegiatan paska WNPG XI agar rekomendasi tersebut dapat diterapkan dan menjadi kekuatan bersama lima tahun ke depan.
 
Keterangan Lebih Lanjut:
  • Tri Nuke Pudjiastuti (Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI)
  • Mego Pinandito (Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI)
  • Nur Tri Aries Suestiningtyas (Plt. Sekretaris Utama LIPI)

Sumber: Tim Panitia WNPG XI Tahun 2018
Penulis: pwd,lyr
Editor: dig,tnp

Siaran Pers ini disiapkan oleh Humas LIPI

 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Mego Pinandito M.Eng.
Diakses : 1146    Dibagikan :